Hamas Setujui Kerangka Akhiri Perang Gaza, Respons Israel dan Dunia Jadi Sorotan

AKURAT.CO Kelompok Hamas menyatakan menyetujui kerangka kesepakatan yang bertujuan mengakhiri perang di Jalur Gaza secara menyeluruh. Pengumuman tersebut memicu beragam respons dari berbagai negara, sementara pemerintah Israel hingga kini belum mengeluarkan sikap resmi terhadap proposal tersebut.

Kesepakatan yang diumumkan pada Kamis hingga Jumat itu dikonfirmasi oleh Amerika Serikat bersama para mediator internasional, yakni Mesir, Qatar, dan Turki. Berdasarkan kerangka yang disepakati, Hamas akan melakukan pelucutan senjata secara bertahap, sedangkan Israel akan menarik seluruh pasukannya dari Jalur Gaza.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut kesepakatan tersebut sebagai langkah bersejarah menuju pelucutan senjata penuh kelompok bersenjata di Gaza sekaligus upaya mewujudkan perdamaian dan keamanan yang berkelanjutan.

Meski demikian, implementasi kesepakatan dinilai masih menghadapi tantangan besar mengingat kegagalan gencatan senjata sebelumnya serta rendahnya tingkat kepercayaan antara kedua belah pihak.

Baca Juga: Satu Nyawa Yahudi Disebut Lebih Berharga dari 10 Juta Warga Palestina

Dalam kerangka perjanjian itu, Hamas menegaskan pelucutan senjata hanya dapat dilakukan apabila Israel benar-benar menghentikan operasi militer dan menarik seluruh pasukannya dari Gaza. Hamas juga mengusulkan pembentukan Komite Nasional untuk Administrasi Gaza, kehadiran pasukan stabilisasi internasional, serta pembubaran kelompok milisi yang didukung Israel.

Negosiator Hamas, Ghazi Hamad, mengatakan kesepakatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan penyerahan senjata, tetapi juga mencakup penghentian operasi militer Israel, pembentukan pemerintahan sipil baru, kehadiran pasukan internasional, hingga rekonstruksi Gaza.

Namun, tidak semua faksi Palestina mendukung rancangan tersebut. Kelompok Jihad Islam Palestina menyatakan masih memiliki sejumlah keberatan terhadap draf kesepakatan yang beredar.

Di pihak Israel, pemerintah belum memberikan tanggapan resmi. Akan tetapi, Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir secara terbuka menolak proposal tersebut. Menurutnya, penghentian operasi terhadap Hamas merupakan syarat yang tidak dapat diterima karena dinilai berpotensi memberi kesempatan kelompok tersebut membangun kembali kekuatannya.

Mantan Kepala Staf Militer Israel Gadi Eisenkot juga menyampaikan kritik serupa. Ia menilai Israel tidak boleh menerima situasi yang memungkinkan Hamas tetap bertahan dan kembali memperkuat kemampuan militernya.

Sementara itu, negara-negara mediator menyambut positif tercapainya kerangka kesepakatan. Mesir dilaporkan tengah mempersiapkan pertemuan lanjutan bersama Amerika Serikat, Qatar, dan Turki guna memastikan implementasi fase berikutnya.

Komite Nasional untuk Administrasi Gaza yang direncanakan menjadi pemerintahan teknokrat pascaperang menyatakan siap mengambil alih pengelolaan wilayah Gaza dan memulihkan layanan publik bagi masyarakat.

Direktur Jenderal Board of Peace, Nickolay Mladenov, mengakui proses perundingan sempat beberapa kali berada di ambang kegagalan. Menurutnya, tantangan terbesar kini terletak pada pelaksanaan kesepakatan dan mekanisme verifikasi agar proses pelucutan senjata Hamas berjalan seiring dengan penarikan pasukan Israel.

Baca Juga: Remaja Palestina Terluka Ditembak Tentara Israel dalam Operasi Militer di Tepi Barat

Sejumlah negara juga memberikan dukungan terhadap upaya perdamaian tersebut. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif berharap seluruh komitmen dalam perjanjian dapat dijalankan sehingga membuka jalan bagi terwujudnya negara Palestina berdasarkan perbatasan sebelum 1967.

Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Kaja Kallas menyebut kerangka kesepakatan sebagai langkah konstruktif menuju perdamaian apabila seluruh pihak mematuhi komitmennya.

Pemerintah Inggris menegaskan implementasi penuh kesepakatan harus mencakup penarikan pasukan Israel dari Gaza serta penghormatan terhadap gencatan senjata oleh semua pihak. London juga mendesak agar akses bantuan kemanusiaan ke Gaza segera dibuka.

Sementara itu, Jerman dan Belgia turut menyambut positif kerangka perdamaian tersebut. Kedua negara berharap kesepakatan dapat memperluas akses bantuan kemanusiaan sekaligus menghidupkan kembali proses solusi dua negara sebagai jalan penyelesaian konflik Israel-Palestina.

Sumber: berbagai sumber.