Menkeu menekankan pengawasan anggaran untuk stabilitas fiskal NTT

Menkeu menekankan pengawasan anggaran untuk stabilitas fiskal NTT

Menkeu menekankan pengawasan anggaran untuk stabilitas fiskal NTT

Selasa, 11 Agustus 2026 21:22 WIB

Image Print

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Direktur Jenderal Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti dalam Dialog Interaktif dengan perwakilan Kementerian Keuangan di Gedung Keuangan Negara Kupang Provinsi NTT.  (ANTARA/HO-DJPb NTT)

Iuran JKN Rp 220 Triliun vs Rp 176,72 Triliun, YLKI Minta BPJS Jelaskan

Iuran JKN Rp 220 Triliun vs Rp 176,72 Triliun, YLKI Minta BPJS Jelaskan

ILUSTRASI. Pemerintah tambah anggaran untuk BPJS Kesehatan (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)

Reporter: Hervin Jumar | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perhitungan potensi iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sekitar Rp 220 triliun yang beredar di media sosial Threads menjadi sorotan setelah dibandingkan dengan pendapatan iuran BPJS Kesehatan sebesar Rp 176,72 triliun pada 2025. Dari perbandingan tersebut muncul pertanyaan mengenai selisih sekitar Rp 44 triliun.

Kemenkum Babel ikuti Kick Off dan Orientasi Program Magang Nasional Batch 1 Angkatan 2 Tahun 2026 - ANTARA News Bangka Belitung

Kemenkum Babel ikuti Kick Off dan Orientasi Program Magang Nasional Batch 1 Angkatan 2 Tahun 2026 - ANTARA News Bangka Belitung

Pangkalpinang (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung mengikuti kegiatan Kick Off dan Orientasi Program Magang Nasional Batch 1 Angkatan 2 Tahun 2026 secara hibrida, Selasa (11/8/2026).

Keterangan rilis yang diterima di Pangkalpinang, Selasa, menyebutkan kegiatan diikuti langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, bersama Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, N.A. Triandini Oscar; jajaran Analis SDM Aparatur, Arsiparis, Pranata Komputer, serta para peserta Program Magang Nasional yang ditempatkan di Kanwil Kemenkum Babel.

CNG 3 Kg Bakal Disubsidi, Tapi Biayanya Lebih Hemat 40% dari LPG

CNG 3 Kg Bakal Disubsidi, Tapi Biayanya Lebih Hemat 40% dari LPG

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membeberkan skema subsidi untuk Compressed Natural Gas (CNG) 3 kilogram (kg) jauh lebih efisien dibandingkan subsidi untuk Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg. Bahkan penghematan subsidi yang digelontorkan untuk proyek CNG 3 kg lebih efisien 30-40%.

Literasi Keuangan Masyarakat RI Naik, tapi Kesenjangan Masih Lebar

Literasi Keuangan Masyarakat RI Naik, tapi Kesenjangan Masih Lebar

Warta Ekonomi, Jakarta -

Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 menunjukkan tingkat pemahaman masyarakat Indonesia terhadap produk dan layanan keuangan terus meningkat. Hal ini tercermin dari indeks literasi keuangan nasional tercatat mencapai 69,57%, naik dari 66,64% pada SNLIK 2025.

GrabAcademy Buka Peluang Tanpa Batas bagi Mitra untuk Naik Kelas

GrabAcademy Buka Peluang Tanpa Batas bagi Mitra untuk Naik Kelas

Inisiatif bertajuk “Peluang Tanpa Batas untuk Mitra Naik Kelas – Mendorong Mitra Grab Tumbuh dalam Ekosistem UMKM Berkelanjutan” tersebut menjadi bagian dari rangkaian “Grab Bersinergi: Selamanya Melaju, Selamanya Bersatu”. Melalui program ini, Grab ingin memberikan lebih banyak pilihan bagi mitra untuk berkembang sesuai kemampuan, kebutuhan, dan aspirasi masing-masing.

Harga Komoditas Bergejolak, Jasindo Kantongi Premi Asuransi Energi Rp 188,77 Miliar

Harga Komoditas Bergejolak, Jasindo Kantongi Premi Asuransi Energi Rp 188,77 Miliar

ILUSTRASI. Sekretaris Perusahaan Asuransi Jasindo Brellian Gema (DOK/Jasindo)

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) menilai dinamika harga komoditas dan kondisi geopolitik global menjadi salah satu faktor yang memengaruhi lini asuransi energi baik onshore maupun offshore. Sebab, kondisi tersebut dapat menyebabkan perubahan pada aktivitas sektor energi dan kebutuhan asuransinya.

Kemenkum Babel-Bapemperda DPRD Bangka bahas Ranperda RPPLH 2025--2055 - ANTARA News Bangka Belitung

Kemenkum Babel-Bapemperda DPRD Bangka bahas Ranperda RPPLH 2025--2055 - ANTARA News Bangka Belitung

Pangkalpinang (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung menerima koordinasi dan konsultasi Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Bangka terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Tahun 2025–2055, Senin (10/8/2026) di Ruang Rapat Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum.