GAPKI: Produktivitas sawit nasional bertumpu pada kebun rakyat - ANTARA News Kalimantan Timur
Balikpapan (ANTARA) - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menilai peningkatan produktivitas sawit nasional harus dimulai dari kebun-kebun rakyat yang total luasnya 6,71 juta hektare atau 41 persen dari seluruh luas kebun sawit di Indonesia.
“Produktivitas sawit nasional masih bisa terus naik, terutama dari perkebunan rakyat,” kata Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono pada 9th Borneo Forum 2026 di Balikpapan, Jumat.
Ia menyebutkan saat ini, produksi rata-rata kebun rakyat adalah antara 2-3,5 ton Tandan Buah Segar (TBS) per hektare, sementara pada faktanya, dengan syarat dan ketentuan, panen satu hektare kebun sawit bisa mencapai 7 ton.
Menurutnya upaya peningkatan produktivitas yang membaik itu berarti bersyarat pendampingan pengelolaan kebun, dan peremajaan pohon.
Hal peremajaan pohon sudah diupayakan dan dibantu pemerintah dengan menyisihkan sebagian dari pungutan ekspor produk-produk kelapa sawit dalam skema Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Ada dana hibah Rp60 juta per hektare bagi petani yang ingin mengganti pohon-pohon tua miliknya, yaitu yang sudah berusia 25 tahun atau lebih dengan bibit baru sawit yang unggul.
“Kembali sebagian rakyat, setidaknya, perlu pendampingan di sini dalam upaya memenuhi syarat-syarat administrasi mendapatkan dana PSR itu,” kata Eddy.
Namun dikemukakannya, syarat utama berupa lahan memiliki legalitas formal sering menjadi kendala. Banyak kebun sawit rakyat tidak memiliki tanda kepemilikan hak yang legal, yang resmi, atau yang formal, alias tidak punya sertipikat.
“Padahal jelas lahan di luar kawasan hutan, jelas lahan warisan orang tua, dan sebagainya. Tapi karena tidak punya sertipikat, maka terhambat,” ucapnya.
Lanjutnya, akibat terhambat, peremajaan pun tertunda, dan peningkatan produksi sawit nasional pun terlambat.
Padahal industri sawit telah menunjukkan ketahanan dalam berbagai periode krisis, termasuk krisis moneter 1998, krisis keuangan global 2008–2009, hingga wabah COVID-19. Pada masa wabah tersebut, devisa sawit mencapai sekitar USD39,2 miliar dan industri tetap membuka kesempatan kerja baru ketika banyak sektor lain melakukan pemutusan hubungan kerja.
Eddy menegaskan bahwa GAPKI mendukung pembangunan pabrik kelapa sawit (PKS) yang terencana dan sesuai kebutuhan daerah sehingga industri dapat berjalan lebih efisien dan berkelanjutan. Pada sektor energi, ia menilai program mandatori biodiesel menjadi bukti besarnya kontribusi sawit terhadap ketahanan energi nasional.
“Indonesia bukan hanya produsen minyak sawit terbesar di dunia, tetapi juga konsumen terbesar. Karena itu keseimbangan antara kebutuhan domestik dan ekspor harus terus dijaga,” ujarnya.
Eddy juga menekankan pentingnya penguatan aspek keberlanjutan melalui sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan berbagai standar internasional untuk menjaga daya saing produk sawit Indonesia di pasar global.
Ia juga mengapresiasi kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPDP, perusahaan, dan pekebun yang dinilai konsisten mendorong perkembangan industri sawit. Menurutnya, sinergi tersebut menjadi modal utama untuk membangun industri sawit yang modern, produktif, dan berkelanjutan.
“Selama kebutuhan dunia terhadap minyak nabati masih ada, sawit akan tetap menjadi komoditas strategis. Dengan inovasi, transformasi, dan kolaborasi yang kuat, saya yakin industri sawit Indonesia akan semakin tangguh dan terus memberi manfaat bagi perekonomian nasional maupun kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Pewarta: Novi Abdi
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.