Dari Australia untuk kebudayaan dan kemajuan NTB

Mataram (ANTARA) - Muhibah kebudayaan ke Australia meninggalkan dua perasaan sekaligus, yakni kebanggaan dan tanggung jawab. Kebanggaan tumbuh ketika melihat warisan Nusa Tenggara Barat (NTB) memperoleh tempat terhormat di ruang kebudayaan internasional.

Namun, bersamaan dengan itu muncul tanggung jawab yang lebih besar tentang bagaimana memastikan kekayaan budaya tidak berhenti sebagai koleksi, objek penelitian, atau bahan kekaguman, tetapi menjadi kekuatan yang ikut memajukan daerah dan menyejahterakan masyarakat pemiliknya.

Di Adelaide, kami menyaksikan wastra Lombok, keris Bima, dan manuskrip Lombok tersimpan serta mendapat perhatian di Art Gallery of South Australia (AGSA).

Kehadiran benda-benda tersebut menegaskan bahwa kebudayaan NTB mempunyai nilai yang melampaui batas geografis dan administratif. Warisan leluhur kami telah lama melakukan perjalanan, membangun percakapan dengan dunia, dan menjadi bagian dari pengetahuan umat manusia.

Pengalaman itu membuat saya kian yakin bahwa NTB tidak kekurangan modal kebudayaan.

NTB memiliki tradisi, karya, pengetahuan, bahasa, manuskrip, arsitektur, musik, ritus, kuliner, kerajinan, dan wastra yang luar biasa. Persoalannya adalah bagaimana modal kebudayaan tersebut dikelola secara berkelanjutan, dipelajari secara serius, dipromosikan secara bermartabat, dan dikembalikan manfaatnya kepada masyarakat.

Dari pengakuan menuju kesejahteraan

Ketika selembar tenun Lombok dipamerkan di lembaga kebudayaan internasional yang sesungguhnya hadir bukan hanya kain. Di dalamnya terdapat pengetahuan mengenai alam, warna, motif, ingatan keluarga, kedudukan perempuan, serta perjalanan panjang masyarakat yang menciptakannya.

Karena itu, perhatian kami tidak boleh hanya tertuju pada keindahan produk akhirnya. Kami harus melihat para penenun yang bekerja dengan kesabaran, perajin yang mempertahankan keterampilan, tokoh adat yang menjaga pengetahuan, dan keluarga-keluarga yang meneruskan tradisi dari satu generasi kepada generasi berikutnya.

Penghargaan terhadap kebudayaan harus sampai kepada mereka dalam bentuk penghidupan yang layak, akses pasar yang lebih luas, perlindungan atas karya, kesempatan meningkatkan keterampilan, serta penghormatan terhadap hak masyarakat sebagai pemilik tradisi.

Kebudayaan tidak boleh tumbuh dengan mengorbankan pelakunya. Jangan sampai sebuah karya terkenal di luar negeri, tetapi pembuatnya tetap hidup dalam keterbatasan. Jangan sampai motif tradisional digunakan secara luas, sementara masyarakat asalnya tidak memperoleh pengakuan dan manfaat yang sepadan.

Di sinilah pelestarian kebudayaan harus berjalan bersama pemberdayaan ekonomi. Perlindungan kekayaan intelektual komunal, sertifikasi, peningkatan mutu, regenerasi perajin, akses pembiayaan, dan perluasan pasar perlu ditempatkan dalam satu kebijakan yang saling terhubung.

Kebudayaan harus dijaga nilai dan martabatnya, tetapi pada saat yang sama juga dapat membuka jalan menuju kesejahteraan.

Investasi peradaban

Peluncuran buku Two Islands, One Thread: Lombok and Bali Textiles di Adelaide memberikan pelajaran penting tentang kekuatan dokumentasi. Pengetahuan yang diteliti, dicatat, dan diterbitkan dengan baik dapat menembus batas negara serta bertahan melampaui usia manusia.

Buku itu bukan hanya berbicara mengenai kain. Buku itu menunjukkan bagaimana kebudayaan dapat ditempatkan dalam percakapan ilmiah dan publik dunia. Dokumentasi yang baik membuat sebuah tradisi tidak mudah hilang, disalahpahami, atau dilepaskan dari masyarakat pemiliknya.

Pelajaran itu perlu kami tindak lanjuti di Nusa Tenggara Barat. Kami membutuhkan pendataan yang lebih kuat terhadap karya budaya, manuskrip, koleksi, pengetahuan tradisional, tokoh budaya, dan benda-benda asal NTB yang kini berada di luar daerah maupun luar negeri.

Pendataan bukan dimaksudkan semata-mata untuk menuntut pemulangan koleksi. Langkah awal yang lebih realistis dapat dilakukan melalui penelitian bersama, digitalisasi, pertukaran data, pameran kolaboratif, reproduksi digital, dan penyusunan katalog yang dapat diakses masyarakat.

Museum NTB perlu diperkuat sebagai pusat pengetahuan dan pembelajaran, bukan sekadar tempat menyimpan benda. Museum harus mampu menghubungkan masa lalu dengan persoalan masyarakat hari ini.

Koleksi perlu disertai cerita yang hidup, riset yang kuat, teknologi penyajian yang menarik, dan program pendidikan yang menjangkau sekolah serta desa-desa.

Kami ingin anak-anak NTB dapat mengenal warisan daerah mereka dengan mudah. Mereka harus mengetahui bahwa leluhurnya bukan hanya mewariskan benda, tetapi juga ilmu pengetahuan, kecakapan, nilai kehidupan, dan kemampuan berhubungan dengan dunia.

Dalam proses dokumentasi tersebut, masyarakat tidak boleh hanya menjadi objek. Peneliti daerah, penenun, perajin, budayawan, tokoh adat, dan komunitas pemilik tradisi harus dilibatkan sebagai mitra yang setara. Mereka memiliki pengetahuan yang tidak selalu ditemukan dalam arsip atau buku.

Belajar dari Sydney

Lawatan ke Sydney memperluas pandangan saya mengenai pengelolaan kawasan bersejarah. Sebuah kota tidak menjadi menarik hanya karena memiliki bangunan tua

Kota menjadi bermakna ketika bangunan, ruang publik, sejarah, kehidupan warga, serta kegiatan ekonominya dirawat dalam satu kesatuan.

Pelajaran itu relevan bagi pengembangan Kota Tua Ampenan di Kota Mataram, sebuah jantung bagi peradaban Nusa Tenggara Barat.

Kawasan tersebut memiliki sejarah sebagai bandar, tempat perjumpaan berbagai suku dan bangsa, serta ruang tumbuhnya kehidupan sosial dan perdagangan. Karakter tersebut merupakan kekuatan yang tidak dimiliki kawasan lain.

Ampenan tidak membutuhkan penataan yang menghilangkan identitasnya. Yang diperlukan adalah perawatan bangunan bersejarah, ruang publik yang aman dan nyaman, jalur pejalan kaki yang baik, pencahayaan yang memadai, kebersihan, papan informasi sejarah, agenda seni budaya, serta ruang yang sehat bagi usaha masyarakat.

Saya membayangkan Ampenan sebagai kawasan yang dapat dijelajahi dengan nyaman. Pengunjung berjalan menyusuri bangunan tua, mendengarkan cerita sejarah, menikmati kuliner, menyaksikan pertunjukan, mengunjungi ruang pamer, serta membeli karya masyarakat.

Kawasan itu hidup bukan karena dibuat menyerupai tempat lain, melainkan karena mampu menampilkan karakternya sendiri.

Revitalisasi kawasan bersejarah harus dilakukan dengan kehati-hatian. Jangan sampai penataan justru menggusur warga, meminggirkan pedagang kecil, atau menghilangkan kehidupan asli kawasan.

Masyarakat harus dilibatkan sejak tahap perencanaan, karena mereka bukan pelengkap pembangunan. Mereka adalah penjaga ingatan sekaligus pelaku utama yang menghidupkan kawasan.

Pemerintah Provinsi NTB perlu membangun koordinasi yang kuat dengan Pemerintah Kota Mataram, DPRD Kota Mataram, pemilik bangunan, komunitas sejarah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat Ampenan. Setiap rencana harus memiliki prioritas, tahapan, pembagian tanggung jawab, serta dukungan pemeliharaan yang jelas.

Revitalisasi bukan sekadar memperbaiki fasad untuk kepentingan sesaat. Ia harus menjaga jiwa kawasan sekaligus membuka manfaat ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Pertemuan dengan diaspora dan mahasiswa Indonesia di Australia juga membuka harapan baru. Mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan jejaring yang dapat membantu pembangunan NTB. Jarak geografis tidak seharusnya memutus hubungan dengan daerah asal.

Kami perlu membangun wadah yang memungkinkan diaspora berkontribusi melalui penelitian, pendidikan, promosi budaya, pengembangan usaha, pertukaran pengetahuan, dan pembukaan jaringan internasional.

Pemerintah daerah dapat menjadi penghubung agar gagasan serta jejaring mereka bertemu dengan kebutuhan nyata masyarakat Nusa Tenggara Barat.

Kerja sama semacam itu tidak selalu harus dimulai dengan program besar. Kuliah daring, pendampingan komunitas, penelitian bersama, pameran kecil, promosi produk, dan pertukaran data dapat menjadi langkah awal yang konkret.

Politik kebudayaan

Sebagai Ketua DPRD Provinsi NTB, saya memandang kebudayaan bukan urusan pelengkap setelah pembangunan fisik selesai. Kebudayaan adalah bagian dari fondasi pembangunan karena berkaitan dengan identitas, pendidikan, ekonomi, ketahanan sosial, pariwisata, dan hubungan antar generasi.

Oleh karena itu, pelajaran dari Australia perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan yang dapat dilaksanakan. DPRD mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa gagasan pelestarian dan pemajuan kebudayaan memperoleh dasar kebijakan, dukungan anggaran, serta pengawasan yang terarah.

Kami memerlukan perencanaan yang tidak berhenti pada penyelenggaraan kegiatan seremonial. Program kebudayaan harus memiliki sasaran yang terukur mengenai berapa koleksi yang didata dan didigitalisasi, berapa pengetahuan tradisional yang terdokumentasi, berapa perajin yang memperoleh perlindungan dan akses pasar, berapa bangunan bersejarah yang dirawat, serta berapa anak muda yang terlibat dalam proses regenerasi budaya.

Pemerintah daerah, DPRD, perguruan tinggi, komunitas, dunia usaha, dan masyarakat harus bekerja dalam arah yang sama.

Kebudayaan terlalu besar untuk dibebankan hanya kepada satu perangkat daerah. Dinas Kebudayaan dapat memainkan peran sebagai penggerak dan penghubung, tetapi keberhasilannya memerlukan dukungan lintas sektor dan lintas pemerintahan.

Lawatan ke luar negeri hanya akan berarti apabila menghasilkan pekerjaan nyata setelah kami kembali. Ukuran keberhasilannya bukan pada seberapa jauh perjalanan dilakukan, melainkan pada seberapa banyak pengetahuan yang diterjemahkan menjadi kebijakan dan manfaat bagi masyarakat.

Dari Adelaide, kami belajar bahwa warisan NTB bernilai dunia. Dari Sydney, kami belajar bahwa sejarah dapat dirawat sekaligus menghidupkan kota. Dari diaspora, kami belajar bahwa hubungan dengan daerah dapat terus tumbuh meskipun dipisahkan jarak.

Kini tanggung jawab kami adalah membawa seluruh pelajaran itu pulang untuk memperkuat museum, mendokumentasikan warisan, melindungi pelaku budaya, menata Kota Tua Ampenan secara berkelanjutan, serta membuka ruang yang lebih luas bagi generasi muda.

Kebudayaan bukan sekadar cerita tentang masa lalu. Apabila dikelola dengan ilmu pengetahuan, keberpihakan, dan keberanian politik, kebudayaan dapat menjadi jalan kemajuan jalan bagi NTB untuk tumbuh dengan identitasnya sendiri dan hadir secara bermartabat di tengah dunia.

*) Baiq Isvie Rupaeda merupakan Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat.