Kemenkum: Permohonan pelepasan status WNI diajukan secara daring

Kemenkum: Permohonan pelepasan status WNI diajukan secara daring

Yogyakarta (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil Kemenkum DIY) menyatakan permohonan pelepasan status warga negara Indonesia (WNI) diajukan secara daring melalui sistem terpusat di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU).

Bahlil: Tahap Awal Impor Minyak Rusia Sudah Dimulai Lewat Lemigas

Bahlil: Tahap Awal Impor Minyak Rusia Sudah Dimulai Lewat Lemigas

Lukman Nur Hakim Akurat.co

| 21 Juli 2026, 19:19 WIB

Bahlil: Tahap Awal Impor Minyak Rusia Sudah Dimulai Lewat Lemigas

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia (AKURAT.CO/Lukman Nur Hakim)

AKURAT.CO Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyampaikan, pemerintah telah memulai tahap awal proses impor minyak mentah dari Rusia.

Gus Kikin siap jalankan amanah maju calon ketua umum PBNU

Gus Kikin siap jalankan amanah maju calon ketua umum PBNU

Surabaya (ANTARA) - Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin menyatakan siap menjalankan amanah maju sebagai calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pada Muktamar ke-35 NU di Jombang.

Cakupan BPJS Ketenagakerjaan di Sleman mencapai 34,53 persen

Cakupan BPJS Ketenagakerjaan di Sleman mencapai 34,53 persen

Cakupan BPJS Ketenagakerjaan di Sleman mencapai 34,53 persen

Selasa, 21 Juli 2026 19:18 WIB

Image Print

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sleman Sony Eka Santana (dua dari kiri) bersama Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa pada Forum Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) Semester I (Triwulan II) Tahun 2026 di Sleman, Selasa (21/7/2026). ANTARA/HO-Bagian Prokopim Setda Sleman

KPK sebut Bupati Lombok Barat LAZ terima Rp12,4 M dari praktik korupsi

KPK sebut Bupati Lombok Barat LAZ terima Rp12,4 M dari praktik korupsi

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini alias LAZ diduga menerima uang hingga Rp12,4 miliar dari praktik korupsi.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa, menjelaskan penerimaan uang tersebut terdiri atas Rp10,8 miliar dari dugaan konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, serta Rp1,6 miliar dalam bentuk suap seusai memenangkan PT Meconel Sistim Instrument sebagai pemenang proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Nusa tenggara Barat.