Wagub Kalbar tegaskan korporasi terbukti bakar lahan di sanksi tegas - ANTARA News Kalimantan Barat
Bengkayang (ANTARA) - Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan menegaskan perusahaan atau korporasi yang terbukti melakukan pembakaran lahan di wilayah konsesinya akan dikenai sanksi tegas, mulai dari evaluasi hingga pencabutan izin usaha.
"Kami akan berkoordinasi dengan kepolisian dan penegak hukum agar ditindak tegas. Bahkan, bila perlu, izinnya dievaluasi sampai kepada pencabutan izin," kata Krisantus Kurniawan di Pontianak, Selasa.
Ia mengatakan perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menjaga lahan konsesinya, termasuk memastikan kegiatan pembukaan dan pembersihan lahan tidak dilakukan dengan cara yang berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Krisantus menilai masyarakat peladang selama ini kerap menjadi pihak yang disalahkan ketika terjadi karhutla. Karena itu, pemerintah daerah akan meningkatkan pengawasan terhadap seluruh aktivitas pembukaan lahan, termasuk yang dilakukan korporasi.
"Selama ini peladang selalu jadi kambing hitam. Tapi, jujur saya katakan, yang menyebabkan kebakaran itu bukan peladang, tetapi memang korporasi," ujarnya.
Meski demikian, ia menegaskan pemerintah tetap menerapkan prinsip praduga tak bersalah terhadap pihak yang diduga melakukan pembakaran. Pemerintah belum dapat menyimpulkan suatu kebakaran dilakukan secara sengaja sebelum terdapat hasil pengawasan dan proses penegakan hukum.
"Kalau kita bilang disengaja atau tidak, belum bisa kita simpulkan. Yang jelas, kita akan melakukan pengawasan yang ketat terhadap pembakaran-pembakaran lahan di Provinsi Kalimantan Barat," katanya.
Ia mengatakan apabila ditemukan indikasi pelanggaran oleh perusahaan, Pemprov Kalbar akan berkoordinasi dengan kepolisian dan aparat penegak hukum untuk memastikan penanganan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Menurut Krisantus, pengawasan tersebut penting untuk mencegah munculnya titik api yang dapat berkembang menjadi karhutla dan menimbulkan kabut asap. Dampaknya tidak hanya terhadap lingkungan, tetapi juga kesehatan masyarakat.
"Asap ini untuk kesehatan seluruh umat manusia. Bukan hanya di Kalbar, tetapi seluruh umat manusia di dunia memerlukan oksigen dan udara yang bersih agar kita menjadi sehat," ujarnya.
Di sisi lain, Krisantus mengatakan aktivitas berladang yang dilakukan masyarakat secara turun-temurun memiliki karakteristik berbeda dengan pembukaan lahan dalam skala luas oleh korporasi.
Ia menyebut masyarakat di pedesaan memiliki pengetahuan lokal dalam mengelola lahan untuk berladang, termasuk dalam mengendalikan area pembakaran agar tidak meluas.
"Sekarang ini kalau orang berladang, tidak ada yang dua hektare-dua hektare lagi. Saya tahu betul di kampung, mereka tidak memiliki lahan yang luas lagi," tuturnya.
Menurut dia, berladang telah menjadi bagian dari mata pencaharian masyarakat sejak dahulu dan pengetahuan dalam mengelola lahan tersebut diwariskan antargenerasi.
"Nenek moyang sudah mengajarkan orang kampung berladang karena itu memang mata pencaharian mereka dari zaman dahulu kala. Mereka sangat pandai menjaga wilayah yang dibakar," katanya.
Pemprov Kalbar, lanjut Krisantus, akan terus memperketat pengawasan terhadap aktivitas pembukaan dan pembakaran lahan untuk mencegah karhutla meluas sekaligus menjaga kualitas udara dan kesehatan masyarakat.
Pewarta: Narwati dan Sucoa Lucinda
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.