Sekda minta Ekbang se-Jabar beralih ke SADA jamin ketepatan intervensi - ANTARA News Jawa Barat
Bandung (ANTARA) - Pemprov Jabar meminta seluruh kabupaten/kota beserta jajaran Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) se-Jabar beralih menggunakan platform Satu Data Jawa Barat (SADA Jabar) berbasis by name by address guna menjamin ketepatan intervensi ekonomi dan sosial.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menyebut kesuksesan indikator pembangunan Jabar sangat bergantung pada sinergi agregat dari 27 kabupaten/kota. Karena itu, pemanfaatan instrumen SADA Jabar menjadi krusial agar data statistik pembangunan tidak berhenti sebagai sekadar laporan meja, melainkan menjadi panduan eksekusi di tingkat kewilayahan.
"Data ini harus menjadi alat untuk bergerak. Jangan sampai kita hanya tahu angkanya, tetapi tidak tahu persoalannya ada di mana dan siapa yang harus ditangani," kata Herman di Bandung, Selasa.
Melalui pendekatan data yang presisi hingga level by name by address, kata Herman, berbagai persoalan mendasar daerah seperti kemiskinan ekstrem, anak tidak sekolah (ATS), ibu hamil kekurangan energi kronis, hingga stunting, dapat dipetakan secara terukur hingga tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.
"Bicara kemiskinan, kita punya data by name by address. Bicara anak tidak sekolah ada datanya. Bicara ibu hamil yang kekurangan energi kronis, ada datanya. Jadi camat tinggal membuka dashboard, mengetahui jumlahnya, mengetahui siapa dan di mana," ujarnya.
Herman menegaskan Asisten Ekbang di daerah memegang posisi strategis sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah yang meliputi penguatan konsumsi masyarakat, efektivitas pengeluaran pemerintah, pemantik investasi, hingga dorongan perdagangan.
"Kalau ekonomi daerah buruk, implikasinya investasi rendah, ekspor-impor rendah, tingkat konsumsi masyarakat rendah. Maka Asisten Ekbang menjadi salah satu pihak yang bertanggung jawab," kata Herman.
Di sisi lain, Herman menuntut transformasi birokrasi agar terus berjalan secara sistemik. Ia mengingatkan bahwa keberlanjutan pelayanan publik dan eksekusi program tidak boleh melambat atau terhenti hanya karena adanya pergantian kepemimpinan politik di daerah.
"Yang kita butuhkan adalah pemerintahan yang sistemik. Pemerintahan berganti, tetapi the show must go on. Pemerintahan harus tetap efektif," ucapnya.
Ia pun mengibaratkan tata kelola pemerintahan Jawa Barat seperti harmoni musik orkestra yang membutuhkan irama dan panduan kerja yang sama dari tingkat provinsi hingga desa.
"Provinsi Jawa Barat itu seperti musik orkestra. Ada konduktor, ada pemimpin kelompok instrumen. Semua harus memainkan partitur yang sama, sehingga leadership tetap kuat tetapi sistemnya juga berjalan," tutur Herman.
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor : Riza Fahriza
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.