FPCI Global Town Hall 2026 Soroti Palestina dan Seruan Perubahan Arah Global |Republika Online

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) menggelar Global Town Hall 2026 pada Sabtu (19/9/2026). Konferensi virtual global tahunan tersebut menjadi wadah independen bagi masyarakat sipil, akademisi, pemikir, dan jurnalis dari berbagai negara untuk berdialog mengenai sejumlah persoalan global.

Global Town Hall 2026 mengangkat tema “Calling for a Global U-Turn: Recentering Development, Reclaiming Humanity, Restoring Justice in a Crazi(er) World” atau seruan untuk melakukan perubahan arah global dengan menempatkan kembali pembangunan sebagai pusat perhatian, merebut kembali nilai kemanusiaan, serta memulihkan keadilan di tengah dunia yang kian tidak menentu.

Salah satu sesi khusus dalam forum tersebut membahas Palestina dengan tema “From Aspiration to Reality: Prospects and Challenges for Palestinian Independence and Statehood” atau dari aspirasi menuju kenyataan: prospek dan tantangan kemerdekaan serta kenegaraan Palestina.

Sesi tersebut membahas perjalanan Palestina menuju kemerdekaan yang masih menghadapi berbagai tantangan. Ketidakpastian dan konflik yang terus meningkat masih membayangi kehidupan jutaan orang. Forum itu juga menjadi ruang untuk mendengarkan langsung pandangan pihak-pihak yang berada di tengah persoalan tersebut.

Hadir sebagai pembicara utama Menteri Luar Negeri dan Ekspatriat Negara Palestina H.E. Dr. Varsen Aghabekian Shahin. Sementara Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2004–2009 dan 2014–2019, Jusuf Kalla turut menyampaikan pandangannya.

Sesi tersebut juga menghadirkan H.E. Nickolay Mladenov, High Representative for Gaza – Board of Peace; Daniel Levy, Presiden U.S./Middle East Project (USMEP); serta Wadah Khanfar, Presiden Al Sharq Forum. Diskusi dimoderatori Nathalie Tocci, Professor of Practice di Johns Hopkins School of Advanced International Studies (SAIS).

Adapun para pembahas yang turut memberikan pandangan ialah Michael Vatikiotis, penulis dan diplomat swasta; Yenny Wahid, Direktur Wahid Foundation; Amb. Tarek Adel, mantan Assistant Foreign Minister for Arab Region Affairs periode 2015–2016; Jismi Johari, Presiden Malaysian Humanitarian Aid and Relief (MAHAR) sekaligus Chairman of Ops Ihsan; Muhammed Hüseyin Mercan, Associate Professor of International Relations di Ankara Yıldırım Beyazıt University, Türkiye; serta Dr. Qamar Cheema, Executive Director Sanober Institute.

Palestina dan Hak Menentukan Nasib Sendiri

Varsen Aghabekian Shahin membuka sesi dengan menyampaikan bahwa kenegaraan Palestina bukan sekadar aspirasi diplomatik.

“Bagi rakyat Palestina, kenegaraan bukanlah aspirasi diplomatik yang abstrak dan bukan pula hadiah yang diberikan pada akhir proses politik yang tidak pasti. Rakyat Palestina memiliki hak yang tidak dapat dicabut untuk menentukan nasib sendiri, dan Negara Palestina merupakan realitas politik, hukum, dan nasional,” ujar Varsen.

Ia mengatakan yang masih dihalangi adalah kemampuan Palestina untuk menjalankan kedaulatan penuh atas wilayahnya karena pendudukan Israel.

“Realisasi penuh kedaulatan dan kemerdekaan Palestina, oleh karena itu, bergantung terutama pada diakhirinya pendudukan dan pembalikan kebijakan yang menghancurkan fondasi teritorial, politik, dan ekonomi dari solusi dua negara,” katanya.

Sementara itu, Nickolay Mladenov membahas peta jalan politik bagi masa depan Gaza dan kenegaraan Palestina. Ia menegaskan tujuan yang hendak dicapai bukan memisahkan Gaza dari Tepi Barat.

“Tujuan kami bukan memisahkan Gaza dari Tepi Barat. Tujuan kami adalah mengembalikan Gaza ke kendali Otoritas Nasional Palestina di Ramallah,” ujar Mladenov.

Menurut dia, untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan sejumlah langkah penting yang melibatkan Israel, Mesir, Palestina, dan masyarakat internasional secara lebih luas.

Ia mengatakan saat ini fokusnya adalah melewati tahap penting dari fase perencanaan menuju fase pelaksanaan. Tahapan tersebut mencakup transisi kewenangan sipil, proses penonaktifan senjata, serta penarikan pasukan Israel ke perimeter Gaza sehingga pembicaraan politik dapat kembali dilakukan.

“Karena Gaza bukan hanya persoalan kemanusiaan. Gaza adalah persoalan yang sangat, sangat politis bagi semua pihak, bagi Palestina, dan juga bagi kawasan lainnya,” katanya.

Jusuf Kalla Soroti Solusi Dua Negara

Jusuf Kalla dalam pandangan khususnya mengatakan konsep yang ditawarkan Board of Peace berada di tengah-tengah, tetapi belum sepenuhnya diterima Israel maupun pihak Palestina. Menurut Jusuf Kalla, salah satu persoalannya adalah proposal tersebut masih menyerukan solusi dua negara, yang juga belum disepakati Israel.

“Ya. Solusi yang paling banyak dapat diterima oleh semua pihak adalah solusi dua negara. Solusi tersebut menjunjung prinsip martabat bagi semua, yang berarti Palestina diakui dan Israel juga diakui,” ujar Jusuf Kalla.

Ia mengatakan pengakuan terhadap solusi dua negara juga berkaitan dengan pengakuan terhadap batas-batas negara.

“Dengan situasi seperti ini, dengan solusi dua negara yang diakui, batas-batas negara juga akan diakui,” katanya.

Daniel Levy Soroti Kondisi di Palestina

Daniel Levy mengajak peserta melihat kembali kondisi kehidupan masyarakat Palestina di tengah pendudukan Israel.

“Bagi rakyat Palestina, tidak ada kepastian dalam kehidupan sehari-hari di bawah pendudukan Israel. Sebagian besar Gaza masih diduduki; Tepi Barat menghadapi kehancuran yang lebih parah dibandingkan beberapa dekade terakhir,” ujar Levy.

Ia kemudian menyinggung pemilu Israel yang akan berlangsung pada bulan berikutnya. Menurut dia, isu solusi dua negara tidak menjadi agenda partai-partai Zionis yang mengikuti pemilu tersebut.

Levy berpandangan bahwa gagasan solusi dua negara telah menghadapi persoalan mendasar dan menyatakan perlunya kesetaraan dalam satu negara.

“Menurut saya, solusi dua negara sudah melewati masanya; yang ada adalah realitas bahwa setiap orang harus setara dalam satu negara,” katanya.

Levy juga mengatakan kekerasan dalam pendudukan akan memunculkan perlawanan. Menurut dia, penghentian senjata saja tidak akan menghilangkan perlawanan karena hal tersebut berkaitan dengan kondisi pendudukan.

Forum Global Town Hall 2026 tersebut disiarkan secara global dan menghubungkan pembicara serta peserta dari Palestina, khususnya Ramallah, Qatar, Uni Emirat Arab, Türkiye, Mesir, Inggris, Italia, dan berbagai negara di Asia.