Phuket Razia Besar-besaran! 3 Hotel Ketahuan Ilegal Tak Punya Izin

Phuket -

Phuket yang damai tiba-tiba menjadi sorotan pemerintah Thailand. Pulau wisata ini terjangkit hotel-hotel ilegal.

Pemerintah Thailand mendadak bergerak cepat dan memperketat pengawasan. Mereka kini sedang gencar merazia berbagai hotel ilegal di pulau andalan mereka, Phuket.

Langkah tegas ini diambil usai inspeksi mendadak menemukan fakta mengejutkan. Ada tiga properti besar yang nekat beroperasi tanpa mengantongi izin resmi.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Wakil Menteri Dalam Negeri, Polapee Suwunchwee, turun tangan langsung memimpin razia. Ia memimpin tim gabungan menyasar tiga hotel berkapasitas besar di Phuket.

Tiga hotel tersebut punya jumlah kamar yang tidak sedikit. Masing-masing memiliki sekitar 200, 240, dan 45 kamar.

Berdasarkan laporan Bangkok Post, hasilnya sungguh di luar dugaan. Pihak berwenang mendapati tidak satu pun dari hotel tersebut memiliki izin konstruksi ataupun izin operasional yang sah.

Para penyelidik membeberkan modus operandi yang mereka temukan. Dua dari properti tersebut awalnya hanya disetujui sebagai bangunan tempat tinggal atau kondominium biasa.

Namun seiring berjalan waktu, bangunan itu nekat disulap menjadi hotel komersial. Padahal, perubahan fungsi bangunan tersebut sama sekali tidak memiliki izin.

Tidak berhenti di situ, para pejabat juga melakukan uji coba cerdas. Mereka melakukan uji pemesanan kamar secara online untuk membuktikan operasional hotel.

Hasilnya langsung terkonfirmasi dengan cepat. Hotel-hotel ilegal itu ternyata secara khusus memasarkan kamar mereka untuk turis asal Eropa dan warga negara asing lainnya.

Hebatnya lagi, hampir tidak ada pelanggan lokal asal Thailand yang menginap di sana. Target pasar mereka murni menyasar para wisatawan mancanegara.

Investigasi mendalam ini juga membongkar rahasia di balik layar. Ada dugaan kuat praktik kepemilikan bayangan atau struktur nominee yang sengaja disembunyikan.

Skema ini melibatkan perusahaan dengan porsi saham unik. Rinciannya adalah 49 persen saham asing dan 51 persen saham atas nama warga lokal Thailand.

Modus lainnya juga terendus oleh petugas di lapangan. Beberapa properti sebetulnya sah secara hukum dimiliki oleh warga negara Thailand asli.

Namun, bangunan tersebut kemudian disewakan kepada investor asal Tiongkok. Para investor asing inilah yang diduga kuat mengoperasikan hotel tanpa mengantongi izin operasional yang dipersyaratkan.

Operasi penertiban ini rupanya tidak berjalan setengah-setengah. Razia tersebut merupakan bagian dari operasi besar yang menyasar lebih dari 10 lokasi berbeda di seluruh wilayah Phuket.

Gubernur Phuket, Sophon Suwannarat, bahkan sudah menerima instruksi khusus. Ia diperintahkan untuk segera menutup paksa setiap bisnis yang gagal menunjukkan kelengkapan dokumen resmi.

Narucha Kosasivilize selaku Direktur Jenderal Departemen Administrasi Provinsi ikut angkat bicara. Mengutip dari The Nation, ia menegaskan bahwa tindakan ini adalah bentuk pelanggaran hukum yang serius.

Narucha Kosasivilize mengatakan bahwa masalah ini memiliki tiga konsekuensi utama: merugikan perekonomian dengan menempatkan operator yang patuh hukum dan membayar pajak pada posisi yang tidak menguntungkan; menimbulkan risiko keselamatan karena akomodasi ilegal seringkali gagal memenuhi standar keselamatan pemerintah, sehingga membahayakan nyawa dan harta benda wisatawan; dan mencoreng citra Thailand sekaligus.

(bnl/wsw)