Pemprov Gorontalo uji coba tools untuk monev SPM - ANTARA News Gorontalo
Gorontalo (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Gorontalo menguji coba perangkat atau tools pengendalian monitoring dan evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan pelayanan dasar di daerah.
Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo Wahyudin Katili mengatakan tools tersebut diharapkan dapat menyamakan mekanisme monitoring dan evaluasi SPM antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota.
“Dengan tools ini minimal ada beberapa bagian yang kita akan sama dalam aspek arahan dan pengendalian,” katanya saat membuka Workshop Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan SPM dan uji coba tools monev bersama SPM ke Kabupaten Boalemo dan Pohuwato, di Kabupaten Boalemo, Kamis.
Menurut dia, selama ini masing-masing daerah dapat memiliki pendekatan berbeda dalam mengukur indikator maupun mengevaluasi SPM.
Karena itu, perangkat yang diformulasikan melalui dukungan Program Kemitraan Australia-Indonesia untuk Akselerasi Layanan Dasar (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar/SKALA) tersebut diharapkan dapat membuat proses monitoring dan evaluasi berjalan lebih efektif, konsisten, dan disiplin.
Ia mengatakan penguatan mekanisme tersebut penting agar pemenuhan SPM tidak hanya dilakukan menjelang batas waktu pelaporan, tetapi menjadi proses yang dilakukan secara tertib dan berkelanjutan.
Ia mencontohkan kondisi pada 2025 ketika capaian SPM di daerah masih dinilai rendah. Setelah dilakukan koordinasi secara intensif dengan pemerintah kabupaten/kota, capaian tersebut dapat meningkat dalam waktu sekitar satu pekan menjelang batas akhir penginputan.
“Artinya, sebenarnya kita ini bisa dinilai bagus, hanya kita tidak melakukan persiapan dari awal,” ujarnya.
Menurutnya, pengalaman tersebut menunjukkan perlunya sistem yang dapat mengawal pemerintah daerah agar melakukan proses pemenuhan dan pelaporan SPM secara konsisten sejak awal.
Ia juga mengingatkan agar pelaksanaan SPM tidak semata-mata dipandang bergantung pada ketersediaan anggaran.
“Jangan menganggap bahwa semua itu berdasarkan alokasi anggaran,” katanya.
Ia menilai keterbatasan anggaran tidak seharusnya menjadi satu-satunya alasan untuk tidak mengoptimalkan pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut, Pemprov Gorontalo bersama pemerintah kabupaten/kota juga didorong memanfaatkan tools yang diuji coba untuk memperkuat proses penginputan, pemantauan, serta evaluasi SPM.
Kegiatan tersebut turut melibatkan pemerintah kabupaten/kota, khususnya Kabupaten Boalemo dan Pohuwato, serta sejumlah organisasi perangkat daerah terkait.
Wahyudin juga mengatakan dukungan SKALA selama ini juga mencakup sejumlah aspek, antara lain data, SPM, perencanaan dan penganggaran, hingga peningkatan pendapatan daerah.
Namun, ia menegaskan dukungan tersebut harus dipandang sebagai stimulasi bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kapasitas dan sistem pemerintahan secara berkelanjutan.
“Ini adalah stimulasi kepada daerah-daerah, terutama kita di Gorontalo,” katanya.
Ia berharap hasil uji coba tools tersebut dapat membantu pemerintah daerah meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan SPM, sekaligus mendorong proses penginputan dan evaluasi dilakukan secara lebih teratur.
Pewarta: Faradila Alim
Editor : Debby H. Mano
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.