Panggah Ingatkan Aturan Tembakau Berpotensi Dorong Lonjakan Impor
Jumat, 24 Juli 2026 - 11:13 WIB
Jakarta, VIVA βΒ Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Panggah Susanto mengingatkan agar pemberlakuan PP Nomor 28 Tahun 2024 sebagai turunan dari UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya terkait ketentuan kadar tar dan nikotin 1 mg per batang serta penyeragaman kemasan rokok, dikaji secara komprehensif.Β
Baca Juga
Menurutnya, aturan tersebut berpotensi menekan petani tembakau lokal dan membuka peluang meningkatnya impor tembakau.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Panggah menilai tembakau Indonesia yang tumbuh di wilayah tropis secara alamiah memiliki karakteristik kadar nikotin dan TAR lebih tinggi dibandingkan tembakau dari negara-negara produsen tembakau di wilayah subtropis maupun empat musim, seperti China, India, Brazil, dan Amerika Serikat.Β
Baca Juga
Karena itu, ketentuan kadar TAR dan nikotin 1 mg per batang dikhawatirkan dapat menurunkan penyerapan tembakau lokal dan membuka peluang meningkatnya impor.
Panggah juga mencermati tren peningkatan impor tembakau nasional. Berdasarkan data BPS yang dihimpunnya, impor tembakau Indonesia meningkat dari 110,9 ribu ton senilai 580,3 juta dolar AS pada 2019 menjadi 167,8 ribu ton senilai 911,2 juta dolar AS pada 2024.
Baca Juga
βJangan kita melihat sektor tembakau hanya dari satu sisi. Ada sekitar 2,5 juta petani tembakau, 300 ribu tenaga kerja industri, dan lebih dari 6 juta tenaga kerja sektor ikutan yang bergantung pada ekosistem ini. Belum lagi kontribusi cukai sekitar Rp200 triliun dan pajak-pajak lainnya bagi negara,β kata Panggah dalam keterangannya, Jumat, 24 Juli 2026.
Hal tersebut disampaikan saat Komisi IV DPR RI menerima audiensi masyarakat pertembakauan, pelaku usaha tembakau dan Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Temanggung.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Karena itu, Komisi IV DPR RI mendorong pemerintah hadir mencari titik keseimbangan antara aspek kesehatan, perlindungan petani, keberlanjutan industri, penyerapan tenaga kerja, serta penerimaan negara.Β
Kebijakan pertembakauan perlu disusun dengan kajian yang memadai agar tidak menimbulkan dampak baru bagi petani lokal dan perekonomian nasional.
Program E10 Dinilai Bisa Kurangi Impor BBM dan Perkuat Ekonomi Rakyat
Program E10 merupakan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat berkelanjutan.
VIVA.co.id
23 Juli 2026