Kota Cimahi perkuat akurasi data kependudukan dengan jemput bola - ANTARA News Jawa Barat
Cimahi (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi, Jawa Barat, memperkuat akurasi data kependudukan melalui layanan jemput bola dengan memperbarui dokumen administrasi warga yang terdampak perubahan nama Jalan Jati menjadi Jalan Soedarna Tresna Manggala.
Wali Kota Cimahi Ngatiyana dalam keterangan di Cimahi, Jumat, menyerahkan secara simbolis Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) dan Kartu Keluarga (KK) kepada perwakilan warga di Kantor Kecamatan Cimahi Utara, Kamis, sebagai bagian dari percepatan pembaruan data administrasi kependudukan.
"Administrasi kependudukan yang akurat, mutakhir, dan terpadu merupakan fondasi penting dalam penyelenggaraan layanan publik. Karena itu, kegiatan jemput bola menjadi salah satu cara efektif agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan kependudukan secara mudah dan cepat," katanya.
Ia mengatakan perubahan nama jalan harus diikuti pembaruan dokumen kependudukan agar data masyarakat tetap sesuai dengan kondisi terbaru sekaligus memberikan kepastian hukum dalam berbagai layanan publik.
Pemkot Cimahi mencatat pembaruan dokumen dilakukan dalam dua tahap. Pada tahap pertama diterbitkan 83 Kartu Keluarga dan 148 KTP-el, sedangkan tahap kedua menerbitkan 165 Kartu Keluarga dan 375 KTP-el.
Dengan demikian, hingga pertengahan Juli 2026 pemerintah telah memperbarui sebanyak 248 Kartu Keluarga dan 523 KTP-el bagi warga RW 9 dan RW 11 Kelurahan Cibabat yang terdampak perubahan nama jalan.
Ngatiyana mengapresiasi langkah cepat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Cimahi dalam menindaklanjuti perubahan administrasi tersebut. Menurut dia, kolaborasi kelurahan, RW, dan RT tetap diperlukan agar pendataan menjangkau seluruh warga terdampak.
Selain memperbarui dokumen fisik, Pemkot Cimahi juga terus mendorong aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Hingga pertengahan 2026, capaian aktivasi IKD di Kota Cimahi telah mencapai sekitar 8,1 persen.
"IKD akan menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung berbagai layanan publik berbasis digital, termasuk penyaluran bantuan sosial, layanan kesehatan, hingga pelayanan pemerintahan lainnya yang membutuhkan data kependudukan yang valid dan mutakhir," ujarnya.
Ia juga mengimbau masyarakat hanya mengurus administrasi kependudukan melalui jalur resmi serta tidak memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak bertanggung jawab guna menjaga keamanan data dan mencegah penyalahgunaan identitas.
Pewarta: Ilham Nugraha
Editor : Ricky Prayoga
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.