Kebijakan Satu Data Terintegrasi Dinilai Gagal, Ego Sektoral Masih Mendominasi

AKURAT.CO Pemerintah dinilai gagal menjalankan mandat terkait kebijakan satu data terintegrasi, sehingga kebijakan tersebut belum berjalan maksimal. Padahal, kebijakan satu data memiliki tujuan yang baik karena dapat menjadi dasar penyaluran berbagai program pemerintah.

"Ya gagal, bisa dikatakan gagal. Walaupun mereka siap melakukan evaluasi-evaluasi, kesalahan-kesalahan yang muncul di publik sekarang adalah kesalahan yang fatal. Harusnya dengan tujuan besar Presiden Prabowo Subianto ingin memperbaiki data itu bisa diterjemahkan dan dieksekusi dengan baik oleh BPS terutama," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, kepada Akurat.co Jumat (4/9/2026).

Dia menilai, ego sektoral antar kementerian dan lembaga masih mendominasi. Sehingga ke depan, perlu adanya sinkronisasi data dari berbagai kementerian dan lembaga terkait.

Baca Juga: Pemerintah Diminta Bentuk Tim Khusus Tangani Data Desil Bermasalah

Persoalan data tersebut perlu dievaluasi besar-besaran. Sebab, masih ditemukan masyarakat yang masuk dalam kategori desil yang tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya.

Dengan demikian, pemerintah tidak cukup hanya melakukan verifikasi dan validasi secara administratif. Karena itu, pemerintah juga perlu melakukan pengecekan langsung ke lapangan agar data dapat diperbaiki secara bertahap.

"Jadi yang harus dilakukan adalah bukan hanya penyelesaian administratif di atas meja saja, tetapi yang harus dilakukan adalah selain melakukan verifikasi dan validasi data secara administratif, tetapi harus melakukan validasi langsung di lapangan supaya secara bertahap itu bisa diperbaiki," jelasnya.

Menurutnya, anggaran yang tersedia seharusnya dapat mendukung penyelesaian persoalan tersebut. Masalah utama berada pada kemauan dan koordinasi antarkementerian dan lembaga.

Dengan kemauan politik presiden untuk membenahi persoalan data. Maka, data yang terintegrasi menjadi penting karena berkaitan dengan penyaluran bantuan sosial dan subsidi pemerintah.

Baca Juga: Rupiah Ditaksir Menguat Lagi ke Rp17.630 Jelang Rilis Data Tenaga Kerja AS

"Kalau political will dari Presiden kan sudah jelas. Beliau ingin masalah data ini selesai, data ini sudah harus satu pintu, sehingga apapun ini kan karena berkaitan dengan Bansos, berkaitan dengan subsidi, subsidi BBM, subsidi gas dan lain-lain. Kalau ini salah berarti akan salah sasaran," katanya.

Dia menegaskan, kesalahan data dapat berdampak langsung terhadap masyarakat yang seharusnya menerima bantuan atau subsidi. Karena itu, kesalahan pendataan dapat berkontribusi terhadap pemiskinan struktural apabila tidak segera diperbaiki.

"Jadi jangan anggap sepele salah data itu karena satu saja yang salah ini berkaitan dengan hajat hidup masyarakat Indonesia. Ini berkontribusi juga melakukan pemiskinan secara struktural juga gitu kalau tidak diperbaiki gitu," tegasnya.