Gubernur NTB Iqbal menekankan rekontruksi Sade tak tinggalkan keaslian
Lombok Tengah, NTB (ANTARA) - Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal menekankan rekonstruksi Desa Adat Sade pasca-kebakaran tidak boleh sekadar mengejar pembangunan fisik dan menghilangkan keasliannya.
"Rumah-rumah yang terbakar memang harus kembali berdiri, tetapi sejarah, arsitektur, ruang hidup, dan identitas budaya yang menjadikan Sade sebagai Sade tidak boleh ikut hilang," kata Iqbal saat mengunjungi langsung Desa Adat Sade, Kabupaten Lombok Tengah, Rabu.
Didampingi Ketua Tim Penggerak PKK NTB Sinta Agathia dan Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri, Iqbal meninjau kawasan terdampak sekaligus berdialog dengan kepala desa, tokoh masyarakat, serta warga yang tengah bergotong royong membersihkan sisa kebakaran.
Iqbal mengatakan, penanganan Sade harus dibedakan dengan penanganan kebakaran pada kawasan permukiman biasa. Sade bukan hanya kumpulan bangunan, melainkan situs budaya yang menyimpan sejarah, tata ruang, arsitektur tradisional, serta kehidupan masyarakat Sasak.
"Ini bukan sekadar kebakaran biasa. Ini kebakaran yang terjadi terhadap situs sejarah yang penuh budaya. Sehingga rekonstruksi-nya bukan membangun rumah layak huni, tetapi membangun kembali situs sejarah sedekat mungkin dengan bentuk aslinya," tegasnya.
Karena itu, ia meminta pemerintah tidak terburu-buru menentukan model pembangunan maupun skema pembiayaan sebelum arah rekonstruksi disepakati bersama masyarakat adat.
Menurut Gubernur, masyarakat Sade harus menjadi subjek utama dalam proses pemulihan. Pemerintah hadir untuk mendampingi, memfasilitasi, dan memperkuat kapasitas masyarakat, bukan mengambil alih keputusan mengenai masa depan kampung adat tersebut.
"Yang punya desa ini adalah masyarakat, masyarakat adat yang ada di sini sehingga kita perlu mengajak mereka bicara dan memutuskan bersama apa yang harus kita lakukan," ujar Iqbal.
Dalam dialog, mengemuka kesepahaman awal bahwa rekonstruksi Sade perlu dilakukan dengan pendekatan berbasis masyarakat. Warga tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi terlibat sejak penyusunan konsep hingga pelaksanaan pembangunan.
Prinsipnya, Sade akan dikembalikan sedekat mungkin dengan bentuk dan karakter aslinya. Namun, rekonstruksi juga harus menjadi momentum untuk memperbaiki aspek keselamatan dan mitigasi kebencanaan tanpa merusak identitas kawasan.
"Kita kembalikan sedekat mungkin dengan aslinya, tetapi dalam versi yang lebih baik. Kita harus memikirkan hidran, APAR, sistem sirkulasi dan akses, sehingga apabila terjadi kebakaran, penanganan-nya dapat dilakukan lebih cepat dan efektif," terangnya.
Iqbal juga membuka ruang untuk membicarakan penataan kawasan secara lebih komprehensif, termasuk kemungkinan pengaturan ruang hidup masyarakat di luar kawasan inti adat. Namun, seluruh opsi tersebut, menurutnya, belum menjadi keputusan dan harus terlebih dahulu dibahas bersama masyarakat adat.
Ia meminta kawasan bekas kebakaran untuk sementara tetap diamankan karena masih terdapat material yang berpotensi membahayakan warga dan relawan. Bantuan dari masyarakat juga diharapkan disalurkan melalui posko dan mekanisme yang telah disiapkan agar penanganan-nya tertib dan sesuai kebutuhan.
Baca juga: NTB kumpulkan artefak untuk pembentukan Museum Sade
"Sade bukan lagi hanya milik warga yang tinggal di sini. Sade adalah milik NTB, bahkan bagian dari warisan Indonesia," imbuhnya.
Ia juga mengingatkan agar proses pemulihan tidak tergesa-gesa hanya untuk mengejar agenda pariwisata maupun berbagai kegiatan besar yang akan berlangsung di NTB. Kecepatan pemulihan tetap penting, tetapi tidak boleh mengorbankan keaslian dan nilai sejarah yang menjadikan Sade memiliki arti khusus.
Baca juga: NTB membentuk satgas pemulihan pascakebakaran Desa Adat Sade
Pemerintah Provinsi NTB bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, masyarakat adat, dan berbagai pihak terkait akan terus mematangkan arah rekonstruksi. Setelah konsep disepakati, langkah berikutnya adalah menyusun kebutuhan pembiayaan dan membuka ruang kolaborasi bagi berbagai pihak yang ingin berkontribusi.
"Kesepakatannya kita tentukan dulu arahnya. Jangan terburu-buru membangun. Setelah arah rekonstruksi-nya jelas dan disepakati masyarakat, baru kita pikirkan bersama dari mana sumber pembiayaannya," katanya.