Eropa Mulai Terbelah, Enam Negara Tolak Sanksi Baru terhadap Rusia |Republika Online

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Upaya Uni Eropa memperketat tekanan ekonomi terhadap Rusia mulai berbenturan dengan kepentingan nasional negara-negara anggotanya. Sedikitnya enam negara meminta pengecualian atau pelonggaran atas sejumlah ketentuan dalam rancangan paket sanksi ke-21 terhadap Moskow.

Enam negara yang disebut adalah Yunani, Prancis, Italia, Jerman, Austria, dan Portugal. Keberatan mereka mencakup perdagangan gas alam cair atau LNG Rusia, impor ikan, pemberian visa kepada mantan personel militer Rusia, hingga nasib aset yang terkait dengan Raiffeisen Bank International.

Financial Times pada Ahad (19/7/2026) melaporkan keenam negara tersebut telah meminta pengecualian dari rancangan terbaru atau menahan ketentuan yang berpotensi merugikan perusahaan dan industri domestiknya. Namun, sikap itu tidak sama dengan permintaan mencabut seluruh sanksi yang telah berlaku terhadap Rusia.

Perselisihan tersebut telah menghambat pengesahan paket ke-21. Para duta besar negara anggota Uni Eropa gagal mencapai kesepakatan dalam pertemuan pada Rabu (15/7/2026). Perundingan dijadwalkan berlanjut pada Kamis (23/7/2026). Selama pembahasan berlangsung, batas harga minyak Rusia dipertahankan pada 44,10 dolar AS per barel.

Kebuntuan menjadi persoalan serius karena keputusan mengenai sanksi Uni Eropa harus disetujui dengan suara bulat. Satu negara anggota dapat menahan pengesahan sampai kompromi ditemukan.

Berpusat Pada Rancangan Paket ke-21

Pelonggaran yang diminta enam negara itu harus dibedakan dari sanksi ekonomi Uni Eropa yang telah berlaku. Dewan Uni Eropa pada Kamis (25/6/2026) memperpanjang pembatasan ekonomi terhadap Rusia selama satu tahun hingga 31 Juli 2027.

Artinya, perselisihan saat ini berpusat pada rancangan paket ke-21, bukan pembatalan menyeluruh terhadap larangan impor, pembekuan aset, pembatasan keuangan, dan berbagai tindakan lain yang sebelumnya telah disahkan.

Komisi Eropa mengajukan paket ke-21 pada Selasa (9/6/2026). Rancangan itu menyasar sektor energi, perbankan, aset kripto, perdagangan, produksi pesawat nirawak, pedagang minyak, kilang, serta jaringan yang dituduh membantu Rusia menghindari sanksi.

Namun, setelah 20 paket dijalankan sejak menjelang invasi skala penuh Rusia ke Ukraina pada 2022, sasaran baru semakin banyak bersinggungan dengan perusahaan Eropa yang masih mempunyai hubungan dagang dengan Rusia. Kondisi itu membuat proses mencari kesepakatan menjadi semakin sulit.