Dinsos Surabaya tindaklanjuti 3.283 keluhan soal desil - ANTARA News Jawa Timur
Surabaya (ANTARA) - Dinas Sosial Pemerintah Kota Surabaya hingga awal September 2026 menindaklanjuti sekitar 3.283 keluhan masyarakat terkait ketidaksesuaian data desil dengan pengecekan lapangan, sebagai upaya pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Kepala Dinsos Kota Surabaya Antiek Sugiharti di Surabaya, Jumat mengatakan keluhan tersebut disampaikan melalui sejumlah kanal, mulai dari Dinsos Surabaya, kelurahan, kecamatan, hingga hotline Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.
"Masyarakat yang merasa data desilnya tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi sebenarnya juga dapat mengajukan sanggahan dan pembaruan data secara mandiri melalui laman dtsen-form.bps.go.id," katanya.
Ia mengatakan, masyarakat dapat menyampaikan keberatan apabila posisi desil yang tercatat dinilai tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi sebenarnya.
"Kami menerima melalui beberapa kanal. Baik langsung kepada kami, ada yang melalui kelurahan, kecamatan, ada juga yang melalui hotline Bapak Wali Kota Eri Cahyadi," ujarnya.
Menurut Antiek, setiap laporan yang diterima tidak hanya ditampung, tetapi ditindaklanjuti dengan pengecekan langsung ke lapangan dengan menerjunkan tim survei untuk memastikan kondisi warga sesuai dengan data yang tercatat.
"Jadi tim survei kami langsung ke lapangan, terus ada yang bersama dengan pihak kelurahan. Karena kelurahan juga mendapatkan keluhan, dia juga bisa melakukan secara langsung," katanya.
Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, Dinsos Surabaya kemudian mengusulkan pembaruan data kepada pemerintah pusat apabila ditemukan ketidaksesuaian antara data desil dengan kondisi riil masyarakat.
"Sampai dengan saat ini (September), kami menerima sekitar 3.283. Nah, keluhan ini kemudian dari hasil outreach kami usulkan untuk pemutakhiran ke pusat," tuturnya.
Antiek menegaskan, Dinsos Surabaya tidak memiliki kewenangan untuk mengubah posisi desil masyarakat karena dinsos berperan melakukan verifikasi kondisi warga dan mengusulkan perubahan berdasarkan hasil pengecekan di lapangan.
"Jadi dinsos itu hanya sifatnya mengusulkan perubahan. Jadi kami tidak bisa mengubah desil," katanya.
Antiek menjelaskan, Dinsos Surabaya juga melakukan pemadanan data desil dengan data kemiskinan yang dimiliki Pemkot Surabaya untuk melihat kesesuaian antara data administratif dengan kondisi masyarakat di lapangan.
"Kami di pemerintah kota juga memiliki data kemiskinan. Data kemiskinan yang juga melalui beberapa indikator, data miskin dan pra-mis. Nah, kami masih sering menggunakan itu sebagai pemandu memadankan," katanya.
Menurutnya, pemadanan data tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkot Surabaya memastikan masyarakat yang masuk dalam kelompok penerima intervensi benar-benar sesuai dengan kondisi sosial ekonominya.
"Jadi ketika kami dapat (dari pusat), kami memadukan. Jadi kita bandingkan dengan data kemiskinan yang ada di Kota Surabaya," tuturnya.
Pewarta: Indra Setiawan
Editor : Astrid Faidlatul Habibah
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.