Destry: Naikkan BI Rate Bukan Satu-satunya Cara Stabilkan Rupiah

Hal itu disampaikan Destry dalam uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon Gubernur BI bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (26/8/2026).

Destry mengatakan BI harus menggunakan berbagai instrumen secara bersamaan untuk menjaga stabilitas sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi.

Baca Juga: QRIS Sudah Dipakai 44,86 Juta Merchant, Bank Indonesia Bidik Digitalisasi UMKM

Strategi tersebut dilakukan melalui bauran kebijakan yang mencakup kebijakan moneter, makroprudensial, sistem pembayaran, serta kebijakan pendukung lainnya.

"Walaupun tekanan pada rupiah saat itu juga tinggi, tapi kami tidak bisa menaikkan begitu saja BI Rate untuk men-support nilai tukar rupiah. Karena kami lihat ada PR lain, yakni pertumbuhan kita ini masih di bawah potential level-nya," kata Destry.

Menurut Destry, kondisi ekonomi saat ini membuat bank sentral harus melakukan penyeimbangan kebijakan.

Tekanan inflasi dan nilai tukar dapat muncul bersamaan dengan perlambatan ekonomi sehingga respons melalui satu instrumen saja dinilai tidak cukup.

Dirinya mencontohkan negara maju seperti Eropa dan Amerika Serikat yang menghadapi perlambatan ekonomi, tetapi masih dibayangi tekanan inflasi akibat kenaikan harga komoditas dan gangguan rantai pasok.

"Ini situasi yang kalau mereka hanya bicara inflasi naik mereka langsung bisa, oke naikkan suku bunga. Tapi ini tidak, mereka menghadapi perlambatan ekonomi juga, ini yang menyebabkan mereka harus mem-balancing," ujarnya.

Dalam konteks Indonesia, Destry mengatakan BI juga menerapkan pendekatan serupa. Ketika tekanan terhadap rupiah meningkat, bank sentral tidak serta-merta menjadikan suku bunga sebagai satu-satunya instrumen.

Sebaliknya, BI dapat menggunakan kebijakan pendukung untuk memperkuat stabilitas pasar keuangan sekaligus menjaga momentum pertumbuhan.

Salah satu instrumen yang disiapkan adalah memperdalam pasar uang dan pasar valuta asing (valas).

Destry menilai pasar keuangan yang semakin dalam akan memberikan ruang lebih besar bagi BI dalam menjaga stabilitas rupiah.

Pada saat yang sama, pasar yang lebih dalam juga dapat menjadi sumber pembiayaan bagi perekonomian.

"Karena Indonesia ini sedang bertumbuh, apalagi dengan target pemerintah 8 persen, pasti akan butuh financing yang besar," katanya.

Destry menyebut perkembangan pasar uang dan valas dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan.

Volume pasar uang pada periode 2020-2026 disebut meningkat sekitar enam kali lipat, sedangkan pasar valas tumbuh sekitar tiga kali lipat.

Transaksi pasar valas saat ini rata-rata mencapai sekitar USD12 miliar per hari. Angka tersebut meningkat dibandingkan 2020 yang berada di kisaran USD3 miliar-USD4 miliar per hari.

Menurut Destry, semakin dalam pasar keuangan domestik, semakin besar pula ruang untuk memperkuat stabilitas rupiah dan menyediakan sumber pembiayaan bagi pembangunan.

Baca Juga: FPT, Destry Damayanti Petakan Tantangan Eksternal Ekonomi RI

Destry juga menjelaskan strategi BI ketika tekanan terhadap rupiah meningkat tetapi pertumbuhan ekonomi belum mencapai level potensial.

Salah satu langkah yang digunakan adalah memberikan insentif dan menekan biaya lindung nilai atau hedging cost.

Kebijakan tersebut ditujukan untuk membuat instrumen keuangan domestik tetap menarik bagi investor sehingga aliran modal dapat masuk ke pasar Indonesia.

"Alhamdulillah itu juga tercapai, sehingga baik SRBI ataupun SBN juga sudah mengalami inflow, dan itu sedikit banyak menambah supply valas juga di market," ujarnya.

Langkah tersebut menjadi bagian dari bauran kebijakan BI yang tidak hanya bertumpu pada kebijakan moneter.

Pada Agustus 2026, BI mempertahankan BI-Rate sebesar 5,75%. Di tengah keputusan tersebut, bank sentral tetap menggunakan instrumen lain untuk menjaga stabilitas rupiah dan mendorong pertumbuhan.

Hingga 14 Agustus 2026, aliran investasi portofolio asing pada triwulan III tercatat mengalami net inflows USD1,8 miliar. Aliran tersebut ditopang penerbitan global bond pemerintah serta masuknya dana ke SBN dan SRBI.

Di tengah agenda mendorong pertumbuhan ekonomi, Destry juga menegaskan pentingnya menjaga independensi BI.

Dirinya mengatakan sinergi antara bank sentral dan pemerintah diperlukan karena masing-masing lembaga memiliki instrumen dan kewenangan yang berbeda.

Namun, koordinasi tersebut tidak berarti BI kehilangan independensinya.

"Sinergi itu jangan salah, ya. Sinergi itu tidak berarti kita kehilangan independensi, tidak. Karena kita bergerak bersama-sama menuju arah yang sama, tentu sesuai dengan kewenangan masing-masing," ujar Destry.

Menurutnya, BI tetap memiliki mandat untuk menjaga stabilitas, tetapi juga memiliki tanggung jawab menciptakan iklim ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor riil dan penciptaan lapangan kerja sebagaimana diatur dalam UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

"Jadi tugas kami adalah bagaimana kita berusaha untuk menjaga iklim ekonominya kondusif, artinya stabilitas terjaga, kemudian pertumbuhan supply-demand-nya kuat dan sebagainya, ketersediaan pembiayaan juga ada. Nah ini yang menjadi PR dari kita," jelasnya.

Dengan demikian, arah kebijakan yang disampaikan Destry menempatkan stabilitas dan pertumbuhan sebagai dua sasaran yang perlu dijaga secara bersamaan.

Destry saat ini menjabat sebagai Pejabat Gubernur Sementara BI sekaligus menjadi calon tunggal Gubernur BI yang diajukan Presiden Prabowo Subianto kepada DPR RI.

Pencalonan tersebut dilakukan setelah Perry Warjiyo mengundurkan diri secara sukarela dari jabatan Gubernur BI pada 25 Juli 2026 karena alasan pribadi.

Jika disetujui DPR dan kemudian ditetapkan Presiden, Destry akan memimpin BI di tengah tantangan untuk menjaga stabilitas rupiah sekaligus mendukung target pertumbuhan ekonomi pemerintah.

Dalam uji kelayakan tersebut, pesan yang disampaikan Destry menunjukkan bahwa kebijakan BI ke depan tidak akan hanya bertumpu pada pergerakan BI-Rate.

Pendalaman pasar keuangan, kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran, serta instrumen pasar uang dan valas akan menjadi bagian dari bauran kebijakan untuk mencapai keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan.