BI Kalsel dorong diversifikasi ekonomi hadapi tekanan komoditas global - ANTARA News Kalimantan Selatan
Laporan perekonomian provinsi tidak hanya menjadi dokumen asesmen ekonomi secara berkala,
Banjarmasin (ANTARA) - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalimantan Selatan mendorong diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi ketergantungan terhadap batu bara sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah tantangan harga komoditas global dan keterbatasan ruang fiskal.
Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Kalimantan Selatan Aloysius Donanto HW di Banjarmasin, Sabtu, menyampaikan upaya memperkuat fondasi ekonomi daerah perlu didukung sinergi kebijakan moneter, fiskal, dan sektor riil agar pertumbuhan ekonomi semakin berkelanjutan.
“Laporan perekonomian provinsi tidak hanya menjadi dokumen asesmen ekonomi secara berkala, tetapi juga menjadi salah satu instrumen untuk memahami posisi dan arah perekonomian daerah serta mendukung perumusan kebijakan,” ujarnya saat diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Kalimantan Selatan Tahun 2026 di Banjarmasin.
Dia menjelaskan perekonomian Kalimantan Selatan pada triwulan II 2026 tumbuh 5,28 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), relatif sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29 persen, namun capaian tersebut masih dihadapkan pada tantangan struktural berupa ketergantungan terhadap sektor sumber daya alam, khususnya batu bara.
Ketergantungan tersebut membuat perekonomian daerah memiliki eksposur terhadap perubahan harga komoditas global, sementara pengembangan hilirisasi batu bara masih menghadapi tantangan teknis dan keekonomian serta penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Desa turut membatasi ruang fiskal pembangunan.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan HM Syarifuddin menegaskan pemerintah daerah memprioritaskan pengendalian inflasi untuk menjaga daya beli masyarakat, memperluas sumber pertumbuhan ekonomi di luar sektor ekstraktif, serta meningkatkan kualitas belanja dan mencari alternatif pembiayaan pembangunan di luar APBD.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan perhatian pada tiga agenda utama, yakni menjaga daya beli masyarakat melalui penguatan pengendalian inflasi, memperluas sumber pertumbuhan ekonomi di luar sektor ekstraktif, serta menjaga kualitas belanja sekaligus membuka sumber pembiayaan pembangunan di luar APBD,” katanya.
Diversifikasi ekonomi diarahkan pada pengembangan sektor pertanian dan ketahanan pangan, perikanan, perkebunan, industri pengolahan, serta pariwisata yang dinilai dapat memperluas basis kegiatan ekonomi dan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat.
Dari sisi pembiayaan, pemerintah daerah didorong mengalokasikan belanja secara produktif agar memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, sekaligus membuka peluang investasi swasta dan kemitraan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan serta mempercepat proses perizinan guna menciptakan iklim usaha yang kondusif.
BI Kalsel menyelenggarakan diseminasi LPP 2026 bertema “Sinergi Kebijakan untuk Memperkuat Ekonomi Kalimantan Selatan” dengan melibatkan pemerintah daerah, instansi vertikal, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), akademisi, perbankan, pelaku usaha, investor, dan media, serta menghadirkan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kalsel dan CORE Indonesia untuk memperkaya perspektif ekonomi dan fiskal daerah.
Melalui forum tersebut, pemerintah kabupaten/kota diharapkan memanfaatkan LPP dan Kajian Fiskal Regional sebagai referensi perencanaan pembangunan, sedangkan dunia usaha dan perbankan dapat menyampaikan kendala di lapangan sebagai masukan kebijakan untuk memperkuat investasi, menjaga stabilitas ekonomi, dan mendorong pertumbuhan Kalimantan Selatan yang lebih beragam serta berkelanjutan.
Pewarta: Gunawan Wibisono
Editor : Mahdani
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.