Bangka Tengah terapkan penganggaran berbasis "money follow program" - ANTARA News Bangka Belitung
Koba, Babel, (ANTARA) - Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah (Setda) Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerapkan penganggaran berbasis money follow program untuk memfokuskan alokasi anggaran pada program prioritas yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Bangka Tengah Dimas Arya Nugroho di Koba, Senin, mengatakan penerapan konsep tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
"Penganggaran berbasis money follows program menjadi salah satu strategi agar anggaran daerah difokuskan pada program-program prioritas yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan mendukung sasaran pembangunan daerah," katanya.
Menurut dia, money follows program adalah prinsip penganggaran yang mengarahkan alokasi anggaran pada program prioritas sehingga setiap belanja daerah lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia mengatakan penerapan kebijakan tersebut juga didukung melalui digitalisasi dan integrasi sistem pengelolaan keuangan untuk meningkatkan efisiensi administrasi, memperkuat transparansi, serta memudahkan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran.
Ia menjelaskan penguatan pengendalian internal dan kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan terus dilakukan agar pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan, kata dia, juga menjadi perhatian melalui berbagai pelatihan dan pengembangan kompetensi agar mampu mengikuti perkembangan regulasi serta pemanfaatan teknologi dalam tata kelola pemerintahan.
Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Bangka Tengah juga terus melakukan pembenahan administrasi, mempercepat realisasi anggaran, serta mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan sebagai langkah mitigasi terhadap potensi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dimas berharap berbagai langkah tersebut mampu meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah sehingga penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil pembangunan yang dirasakan masyarakat.
Pewarta: Ahmadi
Editor : Feny Aprianti
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.