Rabu, 2 September 2026 04:56 WIB
Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas (kanan) mendengar penjelasan warga penyintas bencana terkait bangunan rumahnya yang rusak akibat guncangan gempa bumi 7,7 magnitudi di Mbeliling, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Selasa (1/9/2026) ANTARA/M Riezko Bima Elko Prasetyo
Jakarta (ANTARA) - Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas mengaku tersentuh dan merasa emosional melihat langsung kondisi para penyintas gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) lantaran teringat musibah besar yang pernah menimpa perusahaannya.
Rabu, 2 September 2026 04:52 WIB
Suasana lokasi pengungsian warga terdampak gempa bumi di Lape, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, NTT, Jumat (28/8/2026). ANTARA FOTO/Johanes Viandinando/tom.
Rabu, 2 September 2026 04:50 WIB
Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas bercengkrama dengan anak-anak penyintas bencana gempa bumi di Mbeliling, Manggarai Barat, NTT, Selasa (1/9/2026) ANTARA/M Riezko Bima Elko Prasetyo
Kongres Wanita Indonesia (Kowani) mendukung penyelenggaraan Jalan Pagi- Kuliner Merah Putih yang digelar Komunitas Cinta Berkain Indonesia (KCBI) dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan SCBD, Jakarta Selatan.
Rabu, 2 September 2026 04:47 WIB
Presiden Direktur PT. Freeport Indonesia Tony Wenas disaksikan Bupati Manggarai Barat memberikan bantuan untuk penyitas gempa bumi di Mbeliling, Manggarai Barat, NTT, Selasa (1/9/2029) ANTARA/M Riezko Bima Elko Prasetyo
Jakarta, CNN Indonesia --
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan penerimaan Rp806 triliun dari orang kaya yang terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Wajib Pajak Besar. Besaran ini sekitar 34,4 persen dari keseluruhan target pemasukan pajak tahun ini.
CNN Indonesia
Rabu, 02 Sep 2026 04:30 WIB
Daftar Isi
POKOK-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang digagas oleh Bambang Soesatyo (Bamsoet) saat menjabat sebagai Ketua MPR RI adalah pedoman atau arah kebijakan penyelenggaraan negara agar pembangunan nasional berjalan secara terintegrasi, berkesinambungan, dan tidak berubah setiap kali terjadi pergantian presiden.
Jakarta, CNN Indonesia --
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai pagu anggaran tahun 2027 belum cukup untuk menjalankan tugas lembaga itu yang diamanatkan undang-undang, salah satunya penyelidikan kasus dugaan pelanggaran HAM berat.