Transaksi digital UMKM dinilai bisa membuka akses kredit alternatif

Transaksi digital UMKM dinilai bisa membuka akses kredit alternatif

Kamis, 30 Juli 2026 22:02 WIB

Kepala regional Asia Tenggara Women’s World Banking Angelique Timmer dalam diskusi bersama media mengenai alternative credit scoring bagi UMKM perempuan, di Jakarta, Kamis (30/7/2026) (ANTARA/Fitra Ashari)

Jakarta (ANTARA) - Kepala regional Asia Tenggara Women’s World Banking Angelique Timmer menilai jejak transaksi digital (digital footprint) yang dilakukan pelaku usaha mikro dan ultra mikro milik perempuan berpeluang untuk mendapatkan kelayakan kredit alternatif dari perbankan untuk mengembangkan usaha.

Organisasi nirlaba internasional tersebut mencatat sekitar 64 persen UMKM di Indonesia dimiliki oleh perempuan. Namun, hampir 75 persen pelaku UMKM perempuan masih belum memiliki akses terhadap kredit formal, meski sebagian besar telah menjalankan usaha dan menghasilkan pendapatan secara rutin.

“Ketika aktivitas usaha mereka dapat dibuktikan melalui data digital, mereka menjadi lebih terlihat oleh bank dan memiliki peluang lebih besar memperoleh pembiayaan untuk mengembangkan usaha," kata Angelique dalam diskusi bersama media mengenai alternative credit scoring bagi UMKM perempuan, di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan perempuan pelaku usaha mikro dan ultra mikro dinilai menyimpan potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, jutaan pelaku usaha perempuan masih sulit memperoleh pembiayaan karena belum memiliki rekam jejak kredit yang diakui oleh lembaga keuangan.

Women's World Banking menilai persoalan utama bukan terletak pada rendahnya produktivitas pelaku usaha perempuan, melainkan sistem penilaian kredit yang belum mampu menangkap aktivitas ekonomi mereka.

Angelique mengatakan pemanfaatan data keuangan yang berasal dari transaksi QRIS, pembayaran tagihan listrik dan telekomunikasi, pembelian stok barang, hingga penjualan melalui sistem digital dapat menjadi alternatif yang bisa digunakan perbankan dalam menilai calon debitur, tidak lagi hanya bergantung pada agunan atau riwayat pinjaman.

Women's World Banking menilai Indonesia berada pada momentum yang tepat untuk mempercepat inklusi keuangan dilihat dari kepemilikan rekening bank, dompet digital, dan penggunaan pembayaran digital yang terus meningkat.

Namun, akses layanan keuangan tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan akses terhadap pembiayaan produktif.

Karena itu, organisasi tersebut mendorong pemanfaatan data alternatif agar pelaku usaha yang selama ini belum memiliki riwayat kredit dapat memperoleh kesempatan yang sama untuk mengakses pinjaman formal.

Ia juga menekankan bahwa perluasan akses pembiayaan bagi perempuan bukan hanya berdampak pada peningkatan usaha, tetapi juga memberikan efek berganda terhadap perekonomian.

“Ketika perempuan mendapatkan akses pembiayaan, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh usahanya, tetapi juga oleh keluarga, rantai pasok, komunitas, hingga pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan," ujarnya.

Sementara untuk indikator keberhasilan dari rekomendasi kredit ini, Angelique menyebut dibutuhkan kolaborasi antara regulator, pemerintah, perbankan, penyedia data, dan pelaku industri keuangan.

Selain itu, model penilaian kredit juga perlu menggunakan gender-sensitive data agar dapat mengurangi bias dan menghasilkan keputusan pembiayaan yang lebih adil bagi pelaku usaha perempuan.

Pewarta : Fitra Ashari
Editor: Victorianus Sat Pranyoto
COPYRIGHT © ANTARA 2026