Soal Klaim Cina di Natuna, Pakar Ingatkan Indonesia Jangan Goyah Pertahankan Kedaulatan
Warta Ekonomi, Jakarta -
Laut Cina Selatan (LCS) merupakan salah satu titik panas dalam relasi antara Cina dan negara-negara Asia Tenggara. Ketegangan di wilayah ini disebabkan oleh sikap Cina yang bersikukuh bahwa perairan ini adalah milik Cina, berdasarkan apa yang mereka sebut sebagai hak mencari ikan secara historis (historical fishing right).
Konsep hak mencari ikan berdasarkan sejarah ini tentu tidak sejalan dan malah bertentangan dengan hukum laut internasional, khususnya Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS).
Namun meski menjadi salah satu negara yang meratifikasi UNCLOS, Cina tetap bersikeras menekankan kepemilikannya atas sebagian besar perairan Laut Cina Selatan dengan menarik garis-garis ilegal yang dikenal sebagai sembilan garis putus-putus (nine-dash lines), yang sejak 2023 berkembang menjadi sepuluh garis.
Indonesia sebenarnya tidak memiliki sengketa wilayah dengan Cina di LCS, dan selalu menganggap diri sebagai negara yang tidak terlibat dalam sengketa itu (non-claimant state). Namun Cina tetap saja mengakui sebagian wilayah Indonesia sebagai milik Cina, tepatnya Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) di perairan dekat Kepulauan Natuna.
Bukan hanya menekankan pengakuan kepemilikan, Cina bahkan seringkali melakukan manuver-manuver di ZEE tersebut, setidaknya sejak 2012 hingga sepuluh tahun berikutnya. Salah satu contoh terkini terjadi di akhir tahun 2021, ketika Penjaga Pantai Cina dan kapal survei raksasa Haiyang Dizhi No. 10 memasuki ZEE Indonesia.
Peristiwa itu terjadi pada saat Indonesia sedang melakukan pengeboran eksplorasi minyak dan gas di wilayah Blok Tuna, di perairan dekat Kepulauan Natuna.
Baca Juga: Tak Ingin Sia-Sia, China Makin Tegas Dukung Iran Soal Konflik Timur Tengah
Pada sisi lain, Laut Cina Selatan, tepatnya ZEE Indonesia di perairan dekat Kepulauan Natuna, dipandang merupakan wilayah yang mengandung kekayaan alam yang sangat signifikan yang dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran bangsa Indonesia.
Kepala Pusat Kajian Maritim Sekolah Staf dan Komando TNI AL (Kapusjianmar Seskoal), Laksamana Pertama TNI Salim, S.E., M.Phil., M.Tr.Opsla menegaskan bahwa LCS bukan sekadar ancaman atau aset, tetapi keduanya sekaligus, tergantung bagaimana negara mengelolanya.
“Laut China Selatan adalah jalur perdagangan strategis dunia, sumber perikanan, cadangan energi, serta ruang penting bagi diplomasi dan ekonomi maritim Indonesia,” ucapnya dalam seminar “Aset atau Ancaman? Kompleksitas Laut China Selatan dalam Relasi Indonesia–China yang diselenggarakan oleh Forum Sinologi Indonesia (FSI) di Jakarta.
Menurutnya, stabilitas kawasan akan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional dan mewujudkan visi Indonesia sebagai poros maritim. Namun, Laksma Salim juga menekankan ancaman yang perlu diwaspadai di Laut Cina Selatan, termasuk di ZEE Indonesia di perairan dekat Kepulauan Natuna.
Ancaman tersebut menurutnya terkait dengan hadirnya rivalitas kekuatan besar di perairan itu, masih adanya sengketa klaim maritim, adanya aktivitas ilegal di laut, hingga potensi pelanggaran terhadap hak berdaulat Indonesia di sekitar Laut Natuna Utara.
Menurutnya, Indonesia harus mengelola ancaman dan tantangan di atas dengan strategi yang kuat, demi mempertahankan kendali atas kepentingan nasionalnya.
“Laut Cina Selatan bukan ancaman karena letaknya, melainkan dapat menjadi ancaman apabila Indonesia lemah dalam menjaga kedaulatan, menegakkan hukum laut, dan membangun kekuatan maritim. Sebaliknya, dengan kepemimpinan yang visioner, Laut Cina Selatan adalah aset geopolitik terbesar Indonesia di abad ke-21,” tambah dia.
Sementara itu, Dr Klaus Heinrich Raditio, pemerhati Cina yang mengajar politik Tiongkok di Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara mengakui bahwa pendekatan Presiden Prabowo terkait Laut Cina Selatan, tepatnya terkait ZEE Indonesia di perairan Kepulauan Natuna, berbeda dari para pendahulunya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.