Soal Galak karena Tak Masuk Pemerintahan Prabowo, Mahfud MD: Saya Bukan Kerupuk

Senin, 17 Agustus 2026, 15:48 WIB

Warta Ekonomi, Jakarta -

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD merespons cibiran yang mempertanyakan sikap kritisnya terhadap pemerintah setelah tidak lagi berada di dalam pemerintahan.

Mahfud menegaskan, sikap kritis yang ditunjukkannya saat ini bukan karena kehilangan jabatan maupun kecewa setelah keluar dari pemerintahan. Ia mengatakan, sikap tersebut telah menjadi bagian dari dirinya selama berkiprah di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Pernyataan itu disampaikan Mahfud dalam podcast Terus Terang bersama Rizal Mustary di kanal YouTube Mahfud MD Official yang tayang pada 16 Agustus 2026.

Menurut Mahfud, publik, khususnya generasi milenial dan Gen Z, perlu melihat rekam jejaknya selama sekitar 24 tahun berkarier di berbagai lembaga negara sebelum menilai bahwa dirinya baru berani bersuara setelah tidak lagi memegang jabatan.

"Saya itu sejak dulu, sejak sebelum masuk ke pemerintah, sebelum reformasi ya sudah kritis, sudah jalan. Sesudah masuk di pemerintah tegas dan bertindak. Sesudah keluar dari pemerintah seperti sekarang ya galak juga. Jadi tidak ada yang berubah pada saya," tegas Mahfud.

Mahfud mengatakan sikapnya saat ini merupakan bentuk pertanggungjawaban moral untuk mengingatkan para pemangku kebijakan sekaligus menjaga kewarasan publik.

Ia menegaskan, keberaniannya tidak berubah baik sebelum masuk pemerintahan, ketika berada di dalam pemerintahan, maupun setelah kembali menjadi warga negara biasa.

"Ini sebuah pertanggungjawaban moral. Bukan sebelum masuk galak, sudah masuk jadi kerupuk, atau sesudah di dalam galak lalu sesudah di luar melempem karena kecewa. Kalau saya rasanya sebelum masuk, pada saat di dalam, dan setelah itu ya begini-begini saja," ujarnya.

Mahfud juga membantah anggapan bahwa dirinya pernah tunduk kepada kekuasaan ketika menjabat sebagai Menko Polhukam.

Untuk menjawab pertanyaan mengenai apa yang telah dilakukannya ketika berada di pemerintahan, Mahfud kemudian mengungkap sejumlah sikap dan keputusan yang pernah diambilnya ketika berada di pusaran kekuasaan.

Mahfud menyinggung penanganan kasus pembunuhan berencana Brigadir J yang melibatkan Ferdy Sambo.

Menurut Mahfud, ketika skenario awal kasus tersebut menyebut terjadi peristiwa "tembak-menembak", dirinya menjadi salah satu pejabat tinggi yang secara terbuka mempertanyakan skenario tersebut.

Mahfud menyebut dirinya tidak gentar meski harus berhadapan dengan tekanan dari DPR maupun kelompok kuat di internal kepolisian.

Ia bahkan mengaku pernah mengancam akan melaporkan persoalan tersebut langsung kepada Presiden apabila kubu Sambo di Propam tidak segera dikosongkan malam itu.

Mahfud juga mengingat kembali keberaniannya mengungkap dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) senilai Rp349 triliun di lingkungan kementerian.

Langkah tersebut, menurut Mahfud, tidak berjalan tanpa perlawanan. Pernyataan dan langkahnya sempat mendapat penolakan serta memicu perdebatan hingga ke Komisi III DPR.

Baca Juga: Ketika Mahfud MD Menagih Janji Demokrasi dalam Buku yang Ditulis Prabowo

Bagi Mahfud, pengalaman tersebut menunjukkan bahwa dirinya tetap bersikap tegas ketika masih berada di dalam pemerintahan.

Karena itu, ia menilai tudingan bahwa keberaniannya baru muncul setelah tidak lagi memegang jabatan tidak sesuai dengan rekam jejak yang telah dijalaninya.

Mahfud menegaskan, kritik yang disampaikannya saat ini bukan upaya mencari sensasi, melainkan bagian dari sikap yang telah ia pertahankan selama berkarier di berbagai lembaga negara.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.