S&P Pertahankan Rating Utang, Apakah Berarti Ekonomi RI Kokoh? - Makro Katadata.co.id

Keputusan S&P Global Ratings mempertahankan peringkat utang (sovereign credit rating) Indonesia di level BBB dengan prospek stabil menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional. Namun, keputusan ini dinilai tak boleh dimaknai sebagai tanda bahwa fundamental ekonomi Indonesia sepenuhnya baik.  

Kepala Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Muhammad Rizal Taufikurahman mengatakan keputusan S&P merupakan afirmasi, bukan kenaikan peringkat. Menurut dia, keputusan ini menunjukkan bahwa lembaga pemeringkat masih menilai kemampuan Indonesia memenuhi kewajiban utangnya memadai.

S&P pun tetap memberikan sejumlah catatan terhadap kondisi fiskal, sektor eksternal, dan kredibilitas kebijakan. 

"Keputusan S&P mempertahankan peringkat utang Indonesia pada level BBB dengan outlook stabil merupakan sinyal positif, tetapi tidak bisa dipahami sebagai peningkatan kualitas fundamental. Keputusan ini adalah afirmasi, bukan kenaikan peringkat," kata Rizal kepada Katadata, Selasa (14/7).

Menurutnya, status investment grade penting karena menjaga akses pemerintah dan korporasi terhadap pembiayaan global serta mencegah lonjakan premi risiko. Namun, peringkat BBB tidak otomatis meningkatkan arus investasi langsung yang menciptakan industri, ekspor, dan lapangan kerja.

Ia menilai, investor tetap mempertimbangkan berbagai faktor lain, seperti stabilitas nilai tukar rupiah, kepastian hukum, konsistensi regulasi, biaya logistik, produktivitas, hingga arah kebijakan fiskal.

"Rating lebih berfungsi menjaga pintu pembiayaan tetap terbuka, tetapi belum tentu membuat biaya modal Indonesia murah atau meningkatkan arus investasi produktif secara signifikan," ujarnya.

Rizal juga menilai berbagai catatan yang disampaikan S&P sebagai alarm kebijakan yang perlu direspons serius pemerintah. Menurut dia, Indonesia masih menghadapi persoalan struktural berupa sempitnya basis penerimaan negara, rendahnya pendapatan per kapita, pasar keuangan domestik yang belum dalam, serta ketergantungan ekspor pada komoditas.

Ia mengingatkan bahwa persoalan utama Indonesia bukan semata-mata besarnya rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB), tetapi rendahnya kapasitas fiskal untuk membayar utang secara berkelanjutan.

"Yang lebih penting adalah memperkuat rasio pajak, memperbaiki kualitas belanja, mengendalikan kewajiban kontinjensi, menjaga stabilitas rupiah, dan memperluas basis ekspor," katanya.

Rizal menegaskan, afirmasi BBB harus dijadikan momentum memperkuat kredibilitas kebijakan, bukan alasan untuk merasa aman.

"Tanpa reformasi fiskal dan eksternal yang nyata, peringkat memang dapat bertahan, tetapi biaya utang tetap mahal dan daya tarik investasi produktif tidak otomatis membaik," ujarnya.

Pandangan senada disampaikan Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet. Ia mengatakan keputusan S&P mempertahankan peringkat Indonesia merupakan kabar baik karena menunjukkan Indonesia masih berada dalam kategori layak investasi (investment grade), sehingga kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi tetap terjaga. 

Meski demikian, Yusuf menekankan bahwa peringkat tersebut hanya mempertahankan posisi yang sudah ada, bukan menunjukkan peningkatan kualitas ekonomi. 

"Yang lebih penting justru pesan di balik prospek stabil beserta syarat yang menyertainya," kata Yusuf. 

Menurutnya, peringkat yang tetap terjaga membantu menjaga biaya utang pemerintah tetap terkendali dan mempertahankan daya tarik obligasi Indonesia di mata investor global. Namun, optimisme S&P masih banyak ditopang oleh proyeksi kenaikan penerimaan negara akibat membaiknya harga komoditas.

"Artinya, sebagian penilaian positif tersebut masih bergantung pada faktor eksternal yang berada di luar kendali pemerintah, bukan sepenuhnya berasal dari penguatan fundamental ekonomi melalui reformasi struktural," ujarnya. 

Yusuf menilai S&P juga kembali menggarisbawahi sejumlah tantangan lama Indonesia, yakni rendahnya pendapatan per kapita, sempitnya basis ekspor dan penerimaan negara, serta pendalaman sektor keuangan yang belum optimal.

Menurut dia, inti persoalan berada pada rendahnya rasio penerimaan negara terhadap PDB yang membuat ruang fiskal rentan ketika harga komoditas melemah.

Ia juga menyoroti pandangan S&P terhadap kebijakan hilirisasi. Menurut Yusuf, lembaga pemeringkat tersebut mengakui hilirisasi berpotensi meningkatkan nilai tambah, ekspor, dan penerimaan negara, tetapi pada saat yang sama mengingatkan pentingnya kepastian regulasi dan konsistensi implementasi.

"Mereka mengingatkan bahwa perubahan kebijakan yang terlalu cepat atau implementasi yang tidak konsisten dapat mengurangi kepercayaan investor, menekan nilai tukar rupiah, dan meningkatkan volatilitas pasar keuangan. Jadi yang dinilai bukan hanya arah kebijakannya, tetapi juga kepastian regulasi dan kredibilitas pelaksanaannya," kata Yusuf.