S&P Global Pertahankan Rating Indonesia BBB, Prospek Stabil

Liputan6.com, Jakarta - Lembaga rating global S&P Global Ratings menegaskan peringkat kredit sovereign jangka panjang tetap di BBB dan jangka pendek A-2 untuk Indonesia. Selain itu, lembaga rating global ini juga menyebutkan prospek peringkat jangka panjang adalah stabil.

Mengutip laman spglobal.com, Senin, (13/7/2026), S&P Global Ratings menyebutkan, prospek peringkat yang stabil mencerminkan harapan lembaga pemeringkat kalau pendapatan pemerintah akan terus pulih pada 2026, dan penerimaan ekspor akan meningkat seiring kenaikan harga komoditas.

Selain itu, kebijakan untuk meningkatkan pendapatan dan laba ekspor dari sektor sumber daya juga akan meningkatkan pendapatan dari waktu ke waktu, terutama jika perubahan kebijakan menjadi lebih mudah diprediksi dan terlaksana dengan baik.

"Prospek yang stabil juga mencerminkan harapan kami, pemerintah terus memandang batas defiist tahunan 3% sebagai jangka kebijakan yang penting,” kata S&P.

Skenario Penurunan

S&P dapat menurunkan peringkat jika pihaknya yakin satu atau lebih dari perkembangan berikut ini mungkin terjadi yakni:

Utang bersih pemerintah secara umum meningkat dengan laju tahunan lebih dari 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) secara konsisten.

Pembayaran bunga pemerintah umum tetap di atas 15% dari pendapatan secara berkelanjutan.

Penerimaan ekspor melambat secara struktural, mendorong kebutuhan pembiayaan eksternal bruto secara konsisten di atas tingkat yang setara dengan jumlah penerimaan transaksi berjalan dan cadangan yang dapat digunakan.

Skenario Positif

S&P dapat menaikkan peringkat berdasarkan indikasi metrik fiskal dan eksternal Indonesia telah menguat secara struktural. Hal ini dapat terjadi jika defisit fiskal negara menyempit menuju 1% dari PDB secara berkelanjutan seiring peningkatan pendapatan pemerintah secara signifikan, moderasi biaya pembiayaan, dan stabilisasi nilai tukar.

“Pada saat yang sama perbaikan signifikan dalam metrik eksternal Indonesia menghasilkan utang luar negeri bersih yang sempit di bawah 50% dari penerimaan transaksi berjalan dan kebutuhan pembiayaan eksternal bruto di bawah 50% dari jumlah penerimaan transaksi berjalan dan cadangan yang dapat digunakan,” demikian seperti dikutip.

Alasan Lembaga Pemeringkat S&P

S&P menilai, peringkatnya terhadap Indonesia mencerminkan prospek pertumbuhan ekonomi yang kuat, pengaturan kebijakan makroekonomi yang umumnya bijaksana, dan beban utang luar negeri dan pemerintah bersih yang relatif ringan dibandingkan dengan negara-negara sebanding.

"Yang menyeimbangkan kekuatan-kekuatan ini adalah PDB per kapita yang moderat, basis ekspor dan pendapatan fiskal yang sempit, dan sektor keuangan domestik yang kurang dalam dan terdiversifikasi dibandingkan dengan negara-negara lain, yang telah meningkatkan beban pembayaran kembali utang pemerintah," demikian seperti dikutip.

Profil kelembagaan dan ekonomi: Belanja fiskal dan kebijakan hilirisasi menjadi jangkar pertumbuhan ekonomi, meskipun risiko pelaksanaan merusak sentimen.

"Kami memperkirakan ekonomi Indonesia akan terus tumbuh sekitar 5% per tahun selama dua hingga tiga tahun ke depan meskipun harga bahan bakar lebih tinggi,” demikian seperti dikutip.

Selain itu, lembaga pemeringkat ini menilai, kebijakan pemerintah tentang hilirisasi dan pengendalian yang lebih besar terhadap sektor mineral dan sumber daya berpotensi meningkatkan pertumbuhan pendapatan pemerintah dan pendapatan ekspor.

“Namun, laju perubahan kebijakan dan ketidakpastian atas implementasinya dapat memengaruhi kepercayaan investor dan membebani pasar mata uang dan keuangan,” demikian seperti dikutip.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Kuartal I 2026

S&P juga menilai, pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat menjadi 5,6% pada kuartal pertama 2026 secara tahunan, sebagian besar karena dorongan dari pengeluaran liburan dan pencairan fiskal yang lebih besar.

Meskipun pertumbuhan ekonomi tampak menggembirakan, pasar keuangan di Indonesia mengalami gejolak signifikan pada paruh pertama tahun ini, dengan indeks saham acuan kehilangan lebih dari 30% kapitalisasi pasarnya. Rupiah Indonesia juga melemah, jatuh sekitar 7% terhadap dolar AS pada periode yang sama.

“Perbedaan kinerja sektor riil dan keuangan di Indonesia kemungkinan mencerminkan meningkatnya ketidakpastian eksternal dan domestik. Meskipun dampak tarif AS mulai mereda, perang di Timur Tengah dan penutupan Selat Hormuz telah menimbulkan kerentanan baru bagi kawasan tersebut,” demikian seperti dikutip.

Indonesia merupakan importir bersih minyak mentah dan olahan, meskipun merupakan eksportir bersih gas alam cair dan komoditas lainnya, seperti batubara, minyak sawit mentah, nikel, bauksit, dan tembaga.

Tanggapan S&P Soal Lembaga Baru

Meskipun harga komoditas secara umum telah naik selama beberapa bulan terakhir, kenaikan harga komoditas lainnya tidak sebanding dengan lonjakan harga minyak global. Akibatnya, neraca perdagangan Indonesia memburuk sejak Maret, dengan harga bahan bakar dan pakan ternak yang lebih tinggi memengaruhi banyak sektor ekonomi.

“Di dalam negeri, pemerintah telah menciptakan beberapa lembaga baru yang kuat untuk memenuhi rencananya dalam mendorong pertumbuhan Indonesia. Meskipun rekam jejak operasionalnya masih singkat, dana kekayaan negara yang baru didirikan, Danantara, telah mengubah sektor milik negara di Indonesia dengan mengkonsolidasikan dan memangkas lini bisnis non-inti,” demikian seperti dikutip.

S&P juga menilai, Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) yang lebih baru juga kemungkinan akan mengubah sektor ekspor komoditas, dengan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan laba ekspor dari sektor tersebut dengan menindak praktik-praktik seperti under invoicing dan transfer pricing.

Perubahan ini terjadi pada saat sentimen telah terpengaruh oleh serangkaian perubahan kebijakan di sektor ini, termasuk kuota produksi, repatriasi hasil ekspor, tata kelola izin pertambangan, dan royalti. Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat berdampak lebih lama pada sentimen investasi dan pertumbuhan ekonomi.

“Namun, ini bukan skenario dasar kami, karena kami percaya bahwa pemerintah telah menunjukkan beberapa fleksibilitas dalam implementasi kebijakan sebagai respons terhadap umpan balik industri yang merugikan,” demikian seperti dikutip.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6