Raksasa Eropa Krisis: Solar Nyaris Rp 50 Ribu-Warga Panic Buying
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Prancis bergegas merilis serangkaian langkah darurat untuk mengatasi krisis bahan bakar yang melumpuhkan negaranya. Hal ini seiring meroketnya harga solar ke rekor tertinggi dan fenomena panic buying yang membuat stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) kekeringan pasokan.
Mengutip The Telegraph, Kamis (24/9/2026), krisis pasokan ini dipicu oleh serangan pasukan proksi Iran terhadap jaringan pipa dan garis pantai Arab Saudi yang mengganggu pasokan minyak ke Eropa. Insiden tersebut secara langsung mendorong harga bensin dan solar ke level tertingginya sejak Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyerang Iran pada 28 Februari lalu.
Tercatat, harga rata-rata solar di Prancis telah menembus 2,42 euro (Rp 49.126) per liter pada hari Senin. Harga baru melompat lebih dari 10 sen dalam sepekan terakhir.
Sementara itu, bensin tanpa timbal juga melonjak tajam menjadi 2,19 euro (Rp 44.457) per liter. Aksi panic buying berskala nasional telah menyebabkan seperlima SPBU di Prancis kehabisan setidaknya satu jenis bahan bakar.
Pilihan Redaksi
- Krisis BBM Makin Parah di Sini, Pemerintah Dorong PNS WFH
- Gebrak Podium PBB! Macron 'Permalukan' Trump, Ungkit Gaza-Hukum Rimba
- Xi Jinping Resmi Tiba di AS, Dijemput Langsung oleh Trump di Bandara
- Momen Presiden Iran "Tampar" Trump di Markas PBB, Bawa Foto Khamenei
- Tok: AS-China Perpanjang "Damai" Perang Dagang hingga Januari 2027
Jaringan SPBU TotalEnergies yang membatasi harga solar di angka 2,25 euro (Rp 45.675) dan bensin 1,99 euro (Rp 40.397) harus menanggung dampak kekurangan terberat. Sebaliknya, lalu lintas pelanggan di SPBU independen anjlok antara 20% hingga 40% lantaran para pengendara beralih ke TotalEnergies yang lebih murah.
Merespons memburuknya krisis energi di dalam negeri, pemerintah Prancis mengumumkan kucuran dana bantuan dan subsidi senilai 450 juta euro (Rp 9,13 triliun) untuk rumah tangga dan dunia usaha. Menteri Keuangan Prancis Roland Lescure menyebut kondisi saat ini sebagai situasi yang sangat sulit dan tidak diharapkan.
"Kita harus terus membantu warga negara kita yang berada di garis depan, yang bekerja dan yang harga bahan bakarnya meningkat tajam," paparnya menegaskan bersikeras tidak ada masalah dengan pasokan bahan bakar di tingkat nasional secara keseluruhan.
"Kita harus bersiap menghadapi kemungkinan memburuknya situasi... Ketidakpastian tetap tinggi," tambah Lescure.
Guyuran Bansos dan Ancaman Defisit
Sebagai langkah mitigasi utama, pemerintah sebenarnya telah memperluas cakupan hibah sebesar 100 euro (Rp 2,03 juta) kepada 5,5 juta pengemudi dengan jarak tempuh tinggi. Syaratnya adalah mereka yang pulang-pergi sejauh lebih dari sembilan mil (14,4 km) ke tempat kerja, atau berkendara lebih dari 5.000 mil (8.046 km) dalam setahun untuk urusan pekerjaan.
Kuota penerima ini diperluas dari sebelumnya hanya 3 juta orang. Di mana baru setengah dari pengendara yang memenuhi syarat yang telah mengklaim dana tersebut.
Paket bantuan darurat lainnya mencakup voucer energi untuk rumah tangga berpenghasilan rendah yang berkisar antara 48 euro (Rp 974.400) hingga 277 euro (Rp 5,62 juta). Tersedia pula pinjaman tanpa bunga bagi para nelayan yang sempat memblokade pelabuhan minggu lalu sebagai bentuk protes, serta bonus terpisah senilai 80 euro (Rp 1,62 juta) untuk perawat di daerah pedesaan.
Di sektor swasta, para pengusaha kini diizinkan menawarkan bonus bahan bakar hingga 1.000 euro (Rp 20,3 juta) kepada para pekerjanya. Pemerintah juga telah mengizinkan distributor untuk memperpanjang penjualan solar campuran musim panas (summer-blend)- yang kurang tahan dingin- selama dua minggu melewati batas waktu reguler pada 1 November untuk menambah pasokan di SPBU.
Subsidi sebelumnya yang berkisar antara 15 hingga 35 sen per liter. Subsidi diberikan ke sektor padat solar seperti pertanian, perikanan, dan konstruksi, turut diperpanjang hingga akhir tahun.
Sayangnya, Lescure menolak opsi pemotongan bea cukai bensin dengan alasan bahwa pemotongan 20 sen saja akan langsung menguras kas negara hingga 10 miliar euro (Rp 203 triliun). Upaya stabilisasi besar-besaran ini kian menekan kondisi fiskal Prancis, mengingat defisit anggarannya tertahan di atas 5% tahun ini dan rasio utang terhadap PDB akan membengkak ke rekor 119%.
Tekanan politik juga kian meningkat jelang pemilihan presiden pada April 2027 untuk mencari penerus Presiden Emmanuel Macron. Ini memaksa para politisi membelanjakan lebih banyak uang untuk meredam penderitaan pemilih.
Di tingkat Uni Eropa (UE), Macron telah menyurati Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen pada hari Jumat lalu. Ia menuntut agar Brussel turut mengambil tindakan nyata guna mendukung dunia usaha dan para pengendara.
Dalam sebuah surat yang dilansir media Prancis, Macron mendesak UE melonggarkan standar bahan bakar pada minyak tanah dan solar. Hal itu guna mendorong pencampuran biofuel yang lebih banyak, serta menunda berlakunya aturan emisi metana yang baru bagi importir minyak dan gas.
(tps/sef)
[Gambas:Video CNBC]