Pertamina Kalimantan perkuat pengawasan penyaluran BBM subsidi - ANTARA News Kalimantan Timur

Balikpapan (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan memperkuat pengawasan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) guna mengantisipasi potensi penyalahgunaan akibat disparitas harga yang tinggi dengan Pertamax.

Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan Isfahani di Balikpapan, Kamis, mengatakan selisih harga yang lebar antara BBM nonsubsidi dan bersubsidi memicu sebagian konsumen Pertamax beralih ke Pertalite untuk mendapatkan harga yang lebih murah.

"Tantangannya antara lain rawan penyalahgunaan. Karena disparitas harga itu, sebagian pengguna Pertamax beralih ke Pertalite. Ini menjadi tantangan bagi kami karena Pertalite adalah produk subsidi," ujar Isfahani.

Ia memaparkan selisih harga mencolok terjadi pada periode Juni–Juli 2026, saat harga Pertalite bertahan di angka Rp10.000 per liter karena subsidi pemerintah, sementara Pertamax sempat menyentuh Rp17.000 per liter akibat lonjakan harga minyak mentah imbas konflik di Teluk Persia.

Memasuki September 2026, harga Pertamax berada di angka Rp14.000 per liter atau masih menyisakan selisih Rp4.000 lebih mahal daripada Pertalite.

Dampak dari peralihan konsumsi tersebut terlihat dari data nasional yang menunjukkan konsumsi Pertalite melonjak sekitar 9 hingga 13 persen dalam tiga bulan terakhir, yakni dari rata-rata 75.000 kiloliter per hari menjadi lebih dari 82.000 hingga 85.000 kiloliter per hari.

Pola kenaikan serupa dilaporkan juga terjadi di wilayah Kalimantan.

Celah penyalahgunaan BBM bersubsidi ini terbukti dari penindakan hukum oleh aparat. Sehari sebelumnya, Kepolisian Daerah Kalimantan Timur (Polda Kaltim) mengungkap kasus pembelian biosolar subsidi dari SPBU yang diselewengkan untuk bahan bakar alat berat, serta modus pembelian BBM subsidi untuk dijual kembali demi meraup keuntungan.

Untuk menutup celah tersebut, Pertamina mengintensifkan mekanisme pemindaian QR Code aplikasi MyPertamina yang wajib digunakan dalam setiap transaksi pembelian BBM subsidi.

Melalui sistem ini, operator SPBU akan mencocokkan data kendaraan pada sistem dengan kondisi fisik kendaraan, nomor polisi, dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

"Itu salah satu screening untuk memastikan BBM dibeli oleh yang berhak," tegas Isfahani.

Selain pengetatan digital, Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan secara rutin mengevaluasi lembaga penyalur.

Sepanjang tahun 2026, Pertamina telah melakukan 96 kegiatan pembinaan terhadap 40 SPBU yang mencakup kepatuhan administrasi, pelayanan, penerapan QR Code, hingga supervisi bersama kepolisian dan pemerintah daerah.

"Barang bersubsidi ini adalah milik masyarakat yang harus kita jaga bersama," kata Isfahani.

Melalui pengetatan pengawasan ini, Pertamina berharap lonjakan konsumsi Pertalite dapat dikendalikan dan distribusinya tetap tepat sasaran tanpa diiringi oleh praktik penyimpangan.

Pewarta: Arumanto/Nov Abdi
Editor : Rahmad

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Related Posts