Pemkot Sorong: Kebutuhan air minum di Pulau Doom perlu intervensi bertahap - ANTARA News Papua Tengah
Sorong (ANTARA) - Wali Kota Sorong, Papua Barat Daya, Septinus Lobat mengatakan kebutuhan air minum masyarakat di Pulau Doom, Distrik Sorong Kepulauan, memerlukan intervensi pemerintah secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.
Septinus saat meninjau kondisi masyarakat di Pulau Doom mengatakan persoalan air minum menjadi salah satu kebutuhan utama yang disampaikan masyarakat kepada Pemerintah Kota Sorong.
"Kita mendapatkan banyak masukan dari masyarakat di Doom. Yang pertama, kesulitan air minum. Air minum di sini mereka hanya bisa mendapat air dari sumur bor," kata Septinus di Sorong, Senin.
Menurut dia, kondisi sumber air di Pulau Doom cukup beragam. Sebagian sumur bor memiliki kadar garam yang tinggi sehingga tidak dapat digunakan sebagai sumber air minum, namun terdapat pula sumur yang menghasilkan air yang dapat dikonsumsi.
Ia mengatakan masyarakat selama ini juga mendapatkan pasokan air minum dari wilayah Kota Sorong yang kemudian dibawa ke Pulau Doom.
Karena itu, Pemerintah Kota Sorong akan melakukan pembahasan bersama organisasi perangkat daerah (OPD) teknis untuk mencari solusi yang tepat terhadap persoalan air minum di wilayah tersebut.
"Nanti kita harus rapatkan dengan OPD teknis untuk membicarakan kesulitan yang dialami di sini, yang pertama air minum," ujarnya.
Septinus mengakui kebutuhan masyarakat Pulau Doom cukup kompleks. Selain persoalan air minum, pemerintah juga mendapat masukan terkait kebutuhan pembangunan jalan lingkar di pulau tersebut.
Namun, ia mengatakan keterbatasan fiskal daerah menjadi salah satu kendala dalam melakukan intervensi pembangunan secara menyeluruh.
Menurut dia, pengurangan dana transfer ke daerah dalam dua tahun terakhir turut memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan.
"Kondisi keuangan kota saat ini memang ada kesulitan. Jadi kita perlu menyiasati untuk ke depan, terutama kebutuhan air minum," katanya.
Ia menegaskan pemerintah akan tetap melihat berbagai kebutuhan masyarakat dan melakukan intervensi secara bertahap apabila kondisi keuangan daerah kembali memungkinkan.
Septinus mengatakan pemerintah tidak dapat menyelesaikan seluruh kebutuhan pembangunan sekaligus, sehingga diperlukan penentuan prioritas berdasarkan tingkat urgensi dan kemampuan anggaran.
"Kalau kondisi keuangan kota sudah normal kembali, paling tidak kita harus intervensi kebutuhan-kebutuhan itu satu per satu. Jadi tidak harus semuanya bisa selesai," ujarnya.
Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.