Pemkab-DPRD setujui APBD Perubahan Tulungagung 2026 - ANTARA News Jawa Timur

Tulungagung, Jawa Timur (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Tulungagung bersama DPRD menyetujui APBD Perubahan 2026 untuk memperkuat pembiayaan program pelayanan dasar, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat meski postur anggaran mengalami defisit Rp477,6 miliar.

"Kami akan segera kirim ke provinsi untuk dievaluasi agar bisa segera digunakan untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan masyarakat," kata Pelaksana Tugas Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin setelah rapat paripurna DPRD setempat di Tulungagung, Rabu.

Ia mengatakan persetujuan tersebut menjadi dasar percepatan pelaksanaan program prioritas daerah yang telah diselaraskan dengan agenda pembangunan nasional dan provinsi

Dalam APBD Perubahan 2026, pendapatan daerah turun Rp23,937 miliar dari semula Rp3,015 triliun menjadi Rp2,991 triliun.

Sebaliknya, belanja daerah meningkat Rp234,944 miliar dari Rp3,233 triliun menjadi Rp3,468 triliun untuk mendukung berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik.

Kenaikan belanja tersebut menyebabkan defisit anggaran Rp477,6 miliar.

"Dikarenakan belanja lebih besar daripada pendapatan, akan ada defisit Rp477,6 miliar setelah perubahan APBD 2026," ujarnya.

Untuk menutup defisit tersebut, pemerintah daerah mengandalkan penerimaan pembiayaan yang naik dari Rp218,768 miliar menjadi Rp477,649 miliar atau bertambah Rp258,881 miliar.

Menurut Baharudin, arah kebijakan dalam APBD Perubahan 2026 difokuskan pada penguatan pelayanan dasar bidang pendidikan dan kesehatan, percepatan penurunan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan sosial, pembangunan infrastruktur, serta pengembangan sektor ekonomi unggulan daerah.

"Peningkatan pelayanan dasar itu termasuk pendidikan, kesehatan hingga percepatan penurunan kemiskinan di Tulungagung," katanya.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Related Posts