Pemkab Dompu menggandeng Kantor Pos salurkan BLT DBHCHT

Dompu, NTB (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, menyalurkan bantuan langsung tunai dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau (BLT DBHCHT) senilai Rp683 juta kepada 683 keluarga penerima manfaat (KPM) dari kelompok Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) pada 2026.

Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu H Khaerul Insyan mengatakan penyaluran bantuan dilakukan secara serentak melalui Kantor Pos Cabang Dompu dan kantor pos pembantu di masing-masing kecamatan.

"Penyaluran dilakukan secara serentak melalui kantor pos di Kabupaten Dompu," katanya saat peluncuran penyaluran bantuan di Kantor Pos Cabang Dompu, NTB, Senin.

Ia mengatakan penyaluran BLT DBHCHT merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat yang berada dalam kondisi rentan.

Menurut dia, pemerintah daerah berkomitmen menghadirkan program perlindungan sosial bagi masyarakat, khususnya kelompok yang membutuhkan perhatian dan dukungan pemerintah.

"Program ini merupakan salah satu bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial dan dukungan kepada masyarakat yang membutuhkan," ujarnya.

Khaerul berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara bijaksana, terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan penting keluarga penerima manfaat.

Namun, ia mengakui bantuan sosial bukan satu-satunya solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu diikuti dengan program pemberdayaan dan penguatan kemandirian ekonomi.

"Karena itu, ke depan kita harus terus memperkuat program pemberdayaan masyarakat, membuka kesempatan ekonomi, serta meningkatkan kemandirian masyarakat agar secara bertahap dapat keluar dari kondisi kerentanan sosial dan ekonomi," katanya.

Ia mengatakan penyaluran bantuan dilakukan melalui Kantor Pos Cabang Dompu dan kantor pos pembantu di masing-masing kecamatan.

Yani mengatakan penyaluran BLT DBHCHT merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah dalam membantu memenuhi kebutuhan masyarakat yang masuk dalam kelompok PPKS.

Ia berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan prioritas keluarga, terutama kebutuhan sehari-hari.

Penyaluran melalui PT Pos Indonesia dipilih karena jaringan layanannya menjangkau hingga wilayah pelosok.

Selain penyaluran di kantor pos, petugas dapat memberikan layanan di tingkat desa atau kelurahan serta mendatangi langsung penerima manfaat yang memiliki keterbatasan untuk datang ke lokasi penyaluran.

Skema tersebut diharapkan mempermudah masyarakat penerima manfaat memperoleh bantuan sekaligus mendukung penyaluran secara tepat sasaran.

Peluncuran penyaluran BLT DBHCHT tersebut turut dihadiri Executive Manager Kantor Pos Cabang Bima Lalu Hendrawan Hidayat, Ketua DPRD Dompu Muttakun, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), staf ahli bupati, asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, kepala bagian, camat, serta lurah dan kepala desa.

Related Posts