Pemerintah gerak cepat bantu penanganan darurat pascagempa M7,7 di NTT - ANTARA News Gorontalo

Pemerintah gerak cepat bantu penanganan darurat pascagempa M7,7 di NTT - ANTARA News Gorontalo

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah pusat melakukan rapat koordinasi sekaligus bergerak secara pararel menuju lokasi bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk memastikan penanganan darurat gempa bumi berkekuatan Magnitudo (M) 7,7 berjalan optimal.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno yang memimpin rapat koordinasi di Jakarta, Sabtu (15/8) siang secara daring menyampaikan arahan bahwa aksi cepat harus dilakukan sehingga warga dapat segera pulih.

"Upaya penyelamatan, pelayanan kesehatan, pemulihan infrastruktur dasar, seperti rumah sakit perlu menjadi prioritas," katanya.

Ia juga meminta Gubernur NTT mengidentifikasi kebutuhan tanggap darurat sehingga respons cepat dapat dilakukan dengan perencanaan yang baik, misalnya kebutuhan rumah sakit sementara.

"Mohon identifikasi sehingga pemerintah pusat segera dapat mengerahkan dukungan lebih efektif," kata dia.

Ia mengatakan dengan adanya identifikasi kebutuhan tersebut akan mempermudah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengelola dukungan pemerintah pusat kepada daerah-daerah terdampak bencana.

Ia mengungkapkan bencana gempa bumi telah menjadi perhatian Presiden Prabowo. Presiden memastikan bantuan pemerintah pusat yang dikoordinasikan melalui BNPB.

"Dukungan ke BNPB sudah turun dari Presiden dan harapannya penanganan dapat berjalan efektif," kata dia.

Kepala BNPB Suharyanto meminta kepala daerah menetapkan status tanggap darurat bencana, untuk kemudian ditindaklanjuti dengan pengaktifan pos komando (posko) sehingga penanganan berjalan secara terkoordinasi, terpadu, dan efektif.

Dengan pengaktifan posko di kabupaten terdampak akan mempermudah koordinasi pendataan dampak, pencarian dan pertolongan, serta penanganan pengungsi jika diperlukan.

Ia juga menyatakan BNPB telah menggerakkan sejumlah bantuan darurat pada kesempatan pertama. Bantuan tersebut dimobilisasi dari gudang logistik BNPB di Flores Timur.

Sejumlah kementerian dan lembaga lain juga telah menggerakkan sumber daya menuju lokasi bencana, di antaranya Basarnas mengerahkan tim khusus SAR dari beberapa wilayah, seperti Bali dan Nusa Tenggara Barat, untuk membantu evakuasi dan penyelamatan korban yang tertimpa reruntuhan.

Selain itu, Kementerian Pekerjaan Umum berkoordinasi dengan sumber daya di daerah untuk menangani material longsor di akses jalan maupun sungai akibat gempa, Kementerian Sosial di mana bantuan sudah mulai digerakkan dari gudang logistik Kupang, NTT. Bantuan ini didorong menuju wilayah terdampak, seperti Ngagekeo dan Sikka. Selain bantuan, personel Tagana juga digerakkan menuju lokasi terdampak. Kementerian Sosial siap dengan pengaktifan dapur umum dan pelayanan psikososial.

Kementerian Kesehatan akan mengaktifkan Health Emergency Operation Center (HEOC) di tingkat pusat dan daerah. Menteri Kesehatan akan memimpin rapat awal HEOC pada Sabtu malam, antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Tim dari Pusat Krisis Kementerian Kesehatan juga segera diberangkatkan bersama tim BNPB.

Di sektor perhubungan, kementerian terkait menyampaikan lima di antara 15 bandara di NTT yang terdampak gempa. Meski demikian, seluruh landasan pacu masih dapat digunakan. Kerusakan hanya terjadi pada terminal bandara.

Sedangkan pelabuhan, terdapat dua fasilitas yang mengalami rusak berat. Pelabuhan lain masih dapat digunakan, sedangkan pelabuhan penyeberangan ada dua fasilitas terdampak. Dalam membantu penanganan darurat, Kementerian Perhubungan menyiagakan helikopter dan pesawat untuk digunakan di bawah koordinasi BNPB.

Dari unsur TNI dan Polri, personel dan alutsista digerakkan menuju wilayah-wilayah terdampak, termasuk pengerahan pesawat dan kapal laut militer.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemerintah gerak cepat bantu penanganan darurat pascagempa M7,7 di NTT

Pewarta: Sean Filo Muhamad
Editor : Debby H. Mano

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.