Pariaman minta Pemprov tambah realisasi alokasi pupuk hingga 1.087 ton

Pariaman (ANTARA) - Pemerintah Kota Pariaman, Sumatera Barat meminta penambahan realisasi alokasi pupuk bersubsidi kepada pemerintah provinsi (Pemprov) setempat hingga mencapai 1.087 ton yang terdiri dari 400 ton urea dan 687 ton NPK kerena tingginya tingkat penembusan oleh petani.

"Untuk tahun ini penembusan pupuk bersubsidi dari petani meningkat, bahkan realisasinya telah lebih 97 persen, jika tidak ditambah maka tidak akan mencukupi hingga Desember," kata Kepala Bidang Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Pariaman Ismadi di Pariaman, Senin.

Ia mengatakan kondisi tersebut berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang mana petani terlihat enggan untuk menebus pupuk bersubsidi karena menilai harganya yang relatif masih mahal sehingga belum seimbang dengan hasil produksi.

Ia menyampaikan setelah pemerintah menurunkan harga pupuk bersubsidi urea dari Rp112,5 ribu menjadi Rp90 ribu per sak ukuran 50 kilogram dan NPK dari Rp115 ribu menjadi Rp92 ribu per sak ukuran 50 kilogram maka terjadi peningkatan penembusan.

"Karena kebutuhan meningkat maka kami meminta pupuk bersubsidi direalisasikan sepenuhnya berdasarkan e-RDKK (elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok)," katanya

Ia merincikan kebutuhan pupuk bersubsidi di Pariaman berdasarkan e-RDKK pada 2026 mencapai 2.523 ton yang terdiri dari 1.114 urea dan 1.409 NPK.

Berdasarkan kebutuhan tersebut pada 2026 pemerintah mengalokasikan 1.867 ton pupuk yang terdiri dari 963 ton urea dan 903 ton NPK. Dari pupuk yang dialokasikan tersebut yang direalisasikan baru 714 ton urea dan 722 ton NPK sehingga masih menyisakan kebutuhan pupuk 400 ton urea dan 687 ton NPK.

Sebelumnya, Pemerintah resmi menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen, berlaku mulai Rabu ini, sebagai bagian dari terobosan besar pada tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam jumpa pers di Jakarta, Menteri Pertanian yang juga Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa kebijakan ini menjadi tonggak baru dalam sejarah pupuk nasional.

Ia menekankan bahwa selama puluhan tahun harga pupuk cenderung naik setiap tahun atau dua tahun sekali, namun kini justru berhasil diturunkan berkat efisiensi anggaran yang lahir dari gagasan besar Presiden Prabowo Subianto.

“Ini adalah berita gembira. Harga pupuk turun 20 persen, berlaku mulai hari ini. Ini tidak pernah terjadi sepanjang sejarah,” ujar Amran.