Pakar UMY: Program MBG butuh pembenahan sektor hulu pangan
Yogyakarta (ANTARA) - Dosen Agribisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Dinda Aslam Nurul Hida menekankan pentingnya pembenahan sektor hulu pertanian guna memastikan keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tidak sekadar berfokus pada hilirisasi distribusi.
Dinda di Yogyakarta, Jumat, mengatakan tantangan ketahanan pangan nasional saat ini bersifat kompleks, mulai dari ketidaksiapan produksi antar-komoditas, posisi tawar petani yang rendah, hingga kendala arus kas bagi pelaku usaha pangan lokal yang menjadi mitra program.
Baca juga: Wamenko Pangan: Sektor hulu diperkuat demi kemandirian susu nasional
"Tantangan kompleks berada pada subsektor peternakan unggas dan telur yang menjadi penopang utama protein dalam Program MBG. Struktur rantai pasok protein hewani memerlukan penguatan agar penyerapan untuk program ini tidak mengurangi pasokan bagi masyarakat umum," ujar Dinda dalam keterangan tertulis.
Ia mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) subsektor peternakan turun 1,85 persen pada Juni 2026 akibat kenaikan biaya input pakan impor yang lebih cepat dibandingkan kenaikan harga jual. Kondisi serupa terjadi pada komoditas beras, dimana harga di tingkat petani telah melampaui asumsi pemerintah, sehingga memicu tingginya harga eceran.
Dinda menyarankan agar pemerintah memanfaatkan momentum peningkatan permintaan pangan melalui program MBG untuk mengonsolidasikan petani skala kecil ke dalam kelembagaan, seperti koperasi, kelompok tani atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
"Dengan penguatan kelembagaan, kontrak pasokan dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapat dilakukan melalui skema forward contract. Tanpa itu, peningkatan permintaan hanya akan dinikmati pedagang perantara, bukan petani sebagai produsen utama," katanya.
Baca juga: Bapanas: Kopdes Merah Putih efisienkan distribusi pangan hulu ke hilir
Baca juga: Mentan tegaskan bangun ekosistem pangan sehat dari hulu hingga hilir
Selain masalah produksi, ia menyoroti hambatan likuiditas yang dihadapi UMKM pangan dalam skema pengadaan pemerintah. Banyak pelaku usaha kesulitan melakukan pre-financing karena jeda waktu pencairan pembayaran yang panjang.
Dinda merekomendasikan tiga langkah strategis untuk memperkuat keberlanjutan program, yakni penyelarasan regulasi harga acuan beras dengan realitas harga lapangan, integrasi data spasial antara 25.082 unit SPPG dengan pemetaan potensi komoditas daerah, serta peningkatan investasi infrastruktur sektor hulu seperti cold storage.
"Keberhasilan program di hilir tidak boleh dicapai dengan mengorbankan kesejahteraan pelaku ekonomi pertanian di sektor hulu. Penguatan sektor hulu merupakan prasyarat utama agar manfaat program ini berlangsung berkelanjutan sebagai investasi kualitas sumber daya manusia Indonesia," katanya.
Pewarta: Sutarmi
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.