Lantik sembilan pejabat, Bupati Madina minta segera bergerak dan beradaptasi - ANTARA News Sumatera Utara
Madina (ANTARA) - Bupati Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, Saipullah Nasution melantik sembilan pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dan meminta mereka segera beradaptasi serta mempercepat kinerja untuk menjawab berbagai persoalan masyarakat.
Pelantikan sembilan pejabat tersebut berlangsung di Aula Kantor Bupati Madina, Kompleks Perkantoran Paya Loting, Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan, Senin (31/8).
Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 821.2/0746/K/2026 tentang Pengangkatan Dalam dan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.
Sembilan pejabat yang dilantik yakni Achmad Raja Nasution sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Madina, Randuk Effendi Siregar sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Madina, serta Abdul Rahim Siregar sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Madina.
Selanjutnya, dr. Fransiska dilantik untuk menduduki jabatan di bidang kependudukan dan keluarga berencana, Firdaus Batubara sebagai Kepala Dinas Kesehatan Madina, dan Edi Hamzah sebagai Kepala Dinas Koperasi Madina.
Kemudian Rahmat Rizki Ramadan sebagai Sekretaris DPRD Madina, Zulham Zainuddin Fahmi sebagai Kepala Dinas Perdagangan Madina, serta Muhammad Syukri Nasution sebagai Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Madina.
Bupati Saipullah meminta para pejabat yang baru dilantik segera beradaptasi dengan dinamika pemerintahan dan berbagai persoalan yang dihadapi daerah.
"Perkembangan situasi global, situasi daerah, dan situasi di tingkat nasional begitu cepat berubah," kata Saipullah dalam sambutannya.
Ia mengatakan sejumlah persoalan di Madina membutuhkan perhatian serius, mulai dari pembangunan, pengangguran, kemiskinan, infrastruktur, kesehatan ibu dan anak, stunting, Posyandu, hingga pendidikan.
Menurut dia, berbagai persoalan tersebut tidak mungkin diselesaikan hanya oleh bupati dan wakil bupati, tetapi membutuhkan kerja sama seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah.
"Mari kita bersama memikirkan, mencari solusi, membuat rencana kerja bagaimana kita bisa mengatasi permasalahan-permasalahan di daerah Mandailing Natal ini supaya lebih cepat," ujarnya.
Saipullah menyebut pemerintah daerah banyak menerima aspirasi masyarakat, baik melalui pertemuan langsung, audiensi, media sosial maupun surat resmi.
Karena itu, ia meminta pejabat baru tidak berlama-lama menikmati jabatan, tetapi segera bekerja dan menunjukkan kinerja yang dapat dirasakan masyarakat.
"Saya sangat berharap kepada Bapak/Ibu sekalian yang baru saja dilantik untuk cepat bergerak dan beradaptasi. Tidak ada waktu untuk bersenang-senang menikmati jabatan baru," katanya.
Ia berharap jabatan baru menjadi momentum untuk meningkatkan semangat, motivasi, dedikasi, dan loyalitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Saipullah juga meminta pejabat baru berkoordinasi dengan pejabat sebelumnya untuk memastikan kesinambungan pekerjaan dan program di masing-masing organisasi perangkat daerah.
Pejabat baru, katanya, harus mengetahui pekerjaan yang telah diselesaikan, pekerjaan yang sedang berjalan, serta program yang telah direncanakan untuk dilaksanakan ke depan.
"Kalau perlu disempurnakan, sempurnakan, tetapi kalau itu sudah bagus, laksanakan," ujarnya.
Bupati menegaskan seluruh pejabat pemerintah daerah merupakan pelayan masyarakat dan harus mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan.
"Kita sama, Bupati, Wakil Bupati, kita semua adalah pelayan masyarakat, bukan penguasa. Kita berdiri di sini menggunakan anggaran atau uang rakyat," katanya.
Ia berharap melalui kepemimpinan pejabat baru, masyarakat dapat segera merasakan peningkatan kualitas pelayanan dan kinerja pemerintah daerah.
Pewarta: Holik
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.