Komisi VIII Tampung Aspirasi Pesantren DIY, Soroti Kesejahteraan Pengajar hingga Sarana Digital
Jumat, 25 September 2026 - 20:14 WIB
VIVA – Komisi VIII DPR RI menampung aspirasi pondok pesantren di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terkait kebutuhan penguatan ekosistem pendidikan pesantren, mulai dari peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, perbaikan infrastruktur, hingga pemenuhan sarana pembelajaran berbasis digital.
Baca Juga
Aspirasi tersebut disampaikan sejumlah perwakilan pondok pesantren dalam dialog bersama Komisi VIII DPR RI saat Kunjungan Kerja Spesifik ke DIY, yang berlangsung di Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY, Kamis (24/9/2026).
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Dialog tersebut diikuti perwakilan Pondok Pesantren (PP) Mahasiswa Graha Cendikia Sleman, PP Mahasiswa Ar-Royyan Baitul Hamdi Kota Yogyakarta, PP Al-Furqon Bantul, PP Maidanul Qur’an Kota Yogyakarta, PP Nurul Ummah Dua Kulon Progo, serta sejumlah pesantren lainnya.
Baca Juga
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid mengatakan, berbagai masukan tersebut akan menjadi bahan pembahasan Komisi VIII bersama pemerintah, termasuk dalam pembahasan dukungan anggaran. Menurutnya, kebijakan pemerintah perlu mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masing-masing pesantren.
Salah satu aspirasi yang mengemuka ialah peningkatan kesejahteraan guru, pengajar, dan ustaz. Abdul Wachid menyebut masih terdapat tenaga pendidik pesantren yang menghadapi keterbatasan kesejahteraan sehingga perlu mendapat perhatian dalam kebijakan pemerintah.
Baca Juga
“Kesejahteraan para guru, pengajar, para ustaz sampai sekarang belum ada perhatian dari pemerintah. Terutama menyangkut masalah kesejahteraan mereka yang sangat minim sekali. Ini harus kami perjuangkan, khususnya di anggaran,” ujar Abdul Wachid.
Ia menambahkan, dukungan terhadap tenaga pendidik perlu mempertimbangkan klasifikasi dan kondisi masing-masing guru atau ustaz agar kebijakan yang diberikan lebih tepat sasaran.
Selain tenaga pendidik, kondisi infrastruktur sejumlah pesantren juga menjadi perhatian. Abdul Wachid mengatakan masih ada pondok pesantren yang telah berdiri cukup lama, tetapi membutuhkan dukungan untuk memperbaiki fasilitas bangunan yang digunakan dalam kegiatan pendidikan.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
“Masih banyak pondok pesantren yang membutuhkan bantuan terkait dengan kondisi pondok yang sudah lama dan belum mendapatkan sentuhan dari pemerintah. Ini juga butuh perhatian agar gedungnya lebih kokoh dan kuat sehingga tempat belajar menjadi lebih nyaman,” jelasnya.
Menurutnya, dukungan infrastruktur penting untuk memastikan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi para santri, terutama bagi pesantren yang membutuhkan perbaikan bangunan.
Halaman Selanjutnya
Komisi VIII juga menerima aspirasi terkait penguatan pembelajaran berbasis digital melalui penyediaan perangkat seperti smart board atau smart TV. Berdasarkan data Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY, terdapat sekitar 460 pondok pesantren di wilayah tersebut.