Karimun dan BNPP RI percepat infrastruktur keamanan perbatasan
Karimun dan BNPP RI percepat infrastruktur keamanan perbatasan
Sabtu, 19 September 2026 14:18 WIB
Sekretaris BNPP RI Makhruzi Rahman (kiri) dan Wakil Bupati Karimun Rocky Marciano Bawole berfoto bersama usai audiensi membahas percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. (ANTARA/HO-BNPP RI)
Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI memfasilitasi audiensi Wakil Bupati Karimun Rocky Marciano Bawole untuk membahas percepatan pembangunan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di kawasan perbatasan Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau.
Audiensi yang digelar pada Jumat (18/9) tersebut menjadi bagian dari koordinasi BNPP RI bersama pemerintah daerah dalam membahas kebutuhan prioritas pembangunan Karimun, terutama terkait pelayanan dasar, peningkatan konektivitas, penguatan ekonomi masyarakat serta aspek keamanan di kawasan perbatasan.
Sekretaris BNPP RI Makhruzi Rahman dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu mengatakan pemenuhan kebutuhan dasar, khususnya akses air bersih dan listrik, menjadi salah satu aspek penting dalam pengelolaan kawasan perbatasan.
Hal tersebut sejalan dengan tugas BNPP RI dalam mengoordinasikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di pulau-pulau perbatasan.
"Semua prioritas dari daerah, apalagi wilayah perbatasan, itu pada prinsipnya sama. Ini menyangkut masalah pelayanan dasar, air dan listrik. Di dalam Undang-Undang Perbatasan, BNPP itu juga mengoordinasikan masalah pemenuhan kebutuhan dasar di pulau-pulau perbatasan," ujar Makhruzi.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga memaparkan target dan capaian Rencana Aksi Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (BWN-KP) Kabupaten Karimun tahun 2026.
Program yang dibahas meliputi rehabilitasi dan renovasi sekolah, pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan di kawasan perbatasan, pengembangan Bandar Udara Raja Haji Abdullah Karimun serta pengembangan kawasan pertanian dan perkebunan.
Selain pembangunan, BNPP RI turut menyoroti sejumlah persoalan pengelolaan perbatasan di Karimun, khususnya terkait mobilitas Pekerja Migran Indonesia (PMI), illegal crossing melalui jalur atau pelabuhan tidak resmi serta potensi tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan penyelundupan barang, termasuk narkotika, rokok, balpres, dan pasir timah.
Dari sisi pemerintah daerah, Wakil Bupati Karimun Rocky Marciano Bawole memaparkan enam program unggulan yang menjadi arah pembangunan Kabupaten Karimun.
Program tersebut mencakup peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kesenjangan antarwilayah, peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang agama, pendidikan dan kesehatan, penciptaan 5.000 lapangan kerja, peningkatan konektivitas antarwilayah, pemenuhan kebutuhan dasar air dan listrik serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Untuk mendukung pembangunan pada 2027, Pemerintah Kabupaten Karimun mengusulkan sejumlah program prioritas, di antaranya pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja beserta sarana transportasi pendukung, jaringan baru perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BNPP dan Pemkab Karimun percepat infrastruktur keamanan perbatasan
Pewarta : Benardy Ferdiansyah
Editor:
Yuniati Jannatun Naim
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.