Harga BBM Melonjak, Negara di Eropa Gelontorkan Subsidi hingga Memangkas Pajak

Perbesar

Liputan6.com, Jakarta - Perang di Timur Tengah dan Ukraina mendorong pemerintah di berbagai negara Eropa merancang subsidi, pajak, dan revisi kebijakan demi melindungi ekonomi, perusahaan, dan warga dari harga bensin serta solar yang mencetak rekor.

Diungkap Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dalam laporan Rabu, 23 September 2026, tujuh dari 10  negara yang paling aktif menahan kerugian ekonomi akibat krisis energi berasal dari Uni Eropa (UE).

"Ironi kejam bahwa Amerika Serikat (AS) justru paling tidak rentan terhadap krisis buatannya sendiri, sementara ekonomi Eropa kembali menanggung dampaknya," kata Analis Transport & Environment Antony Froggatt, dikutip dari AP News, Jumat (25/9/2026).

Sejumlah kebijakan diambil, seperti Lithuania yang memangkas separuh harga tiket kereta, sementara Yunani menaikkan pajak perjudian untuk mendanai bantuan publik. Bahkan, Italia menunda pembongkaran pembangkit listrik tenaga batu bara yang sebelumnya sudah dijadwalkan serta memangkas persyaratan administrasi proyek minyak dan gas alam.

Belanda menambah dana program layanan penghematan energi gratis di rumah tangga, sedangkan Polandia mengusulkan pajak tinggi atas laba rekor sejumlah produsen dan penjual bahan bakar.

UE mengimpor hampir seluruh minyak yang digunakannya dan 85% gas alam, sehingga berhasil memasok 57% kebutuhan energi.

Warga Eropa semakin resah karena harga bahan bakar melampaui US$ 12 per galon atau Rp 214.806 (asumsi kurs dolar AS terhadap rupiah 17.900) di sejumlah negara. Mereka bisa menghabiskan tambahan 203 juta euro per hari atau Rp 4,1 triliun (asumsi kurs euro terhadap rupiah 20.400) hanya untuk solar.

Prancis dan Jerman Perluas Bantuan Bahan Bakar

Perbesar

"Tekanan dari harga energi dan biaya pinjaman yang lebih tinggi sangat terasa bagi masyarakat dan bisnis. Kami perlu memperkuat energi bersih buatan sendiri, baik energi terbarukan dan nuklir, maupun biometana dan lainnya," kata Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dalam pidato tahunan State of the European Union pekan lalu.

Pemerintah Prancis pada Selasa mengumumkan paket bantuan senilai 450 juta euro atau Rp 9,1 triliun, memberi 5,5 juta pekerja hak terhadap pembayaran 100 euro atau Rp 2 juta untuk menutup biaya bahan bakar hingga akhir tahun.

Paket itu turut memperpanjang subsidi bahan bakar bagi petani, nelayan, dan perusahaan konstruksi. Pemerintah juga mempercepat pemberian voucher energi senilai 48-277 euro atau Rp 978.994-5,6 juta bagi 5,8 juta keluarga.

Permintaan Prancis

Perbesar

Presiden Prancis Emmanuel Macron meminta von der Leyen mendorong pelonggaran regulasi kualitas bahan bakar UE, termasuk menaikkan batas kandungan biodiesel dalam solar standar dari 7% menjadi 10%. Ia memperingatkan harga minyak dunia bisa melonjak tajam jika Selat Hormuz tak segera dibuka kembali bagi lalu lintas kapal tanker.

Di Jerman, pemotongan pajak bahan bakar yang sempat berakhir pada Juni akan diperpanjang mulai 1 Oktober hingga akhir tahun. Kebijakan yang memangkas harga bensin dan solar sebesar 17 sen atau Rp 3.468 per liter itu diperkirakan menelan biaya 2,5 miliar euro atau Rp 50,9 triliun.

Pemerintah juga berencana membahas penerapan batas atas harga bahan bakar dengan industri minyak mulai 1 Januari, mengikuti kebijakan serupa yang telah lama diterapkan Belgia dan Luksemburg.

Ada Ketergantungan Baru Terhadap Energi AS

Perbesar

Spanyol memperpanjang pemangkasan pajak bensin dan solar pula, sebesar 5 sen atau Rp 1.020 per liter yang diperkenalkan pada Maret. Kebijakan itu menjadi bagian dari paket senilai 5 miliar euro atau Rp 101,9 triliun, dengan mekanisme otomatis menaikkan potongan menjadi 20 sen atau Rp 4.080 per liter jika inflasi harga bahan bakar melampaui 15 persen secara tahunan.

Negara-negara UE turut memanfaatkan cadangan strategis sebagai bagian kesepakatan International Energy Agency (IEA). Total 400 juta barel minyak dari stok darurat disiapkan untuk pasar.

Von der Leyen menyebut, elektrifikasi yang lebih besar bisa memangkas tagihan tahunan UE untuk energi fosil impor hingga 260 miliar euro atau Rp 5,3 kuadriliun pada 2040.

Di sisi lain, dukungan Presiden AS Donald Trump untuk melarang ekspor solar demi menekan harga domestik AS turut mengkhawatirkan UE. Brussels kini melobi Washington agar membatalkan rencana tersebut.

"Kami meyakini ini ide yang buruk. Kerja sama UE-AS di bidang energi kuat, stabil, dan saling menguntungkan," kata juru bicara Komisi Eropa, Olof Gill.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6

Thurfah Mahira Ahnaf, Agustina MelaniTim Redaksi

Share

Copy Link

Batalkan

Sixtainability

• Budi Daya Maggot di Mataram, Solusi Masalah Sampah Jadi Bernilai19 jam yang lalu

  

• BRI Raih Katadata ESG Insight Award 2026, Pemberdayaan UMKM Jadi Penguat Kinerja Sosial1 hari yang lalu

  

• Sampah Sisa Makanan Hasilkan Emisi, KLH Ungkap Cara Mengolahnya1 hari yang lalu

  

• Industri Pertambangan Diminta Perkuat Dekarbonisasi2 hari yang lalu

  

• PepsiCo Indonesia dan Bali Waste Cycle Ubah Limbah Plastik Jadi Papan Penunjuk Arah3 hari yang lalu

  

• Kelola Sampah Jadi Energi, PSEL Bogor Raya 1 Kurangi Emisi 640.000 Ton5 hari yang lalu

  

• 1.200 Ton Sampah Bandung Diolah Jadi Sumber Energi6 hari yang lalu

  

• Tekan Polusi, Jaksel Gencarkan Penghijauan6 hari yang lalu

  

• Petani Sawit Swadaya Dapat Dukungan Rantai Pasok Berkelanjutan6 hari yang lalu

  

• Mengenal Perdagangan Karbon Sebagai Sumber Ekonomi Baru1 minggu yang lalu

  

• Jakarta Padamkan Lampu 60 Menit pada 19 September, Cek Lokasinya1 minggu yang lalu

  

• Jangan Diburu! Penyu Jadi Spesies Kunci dalam Keseimbangan Ekosistem Laut1 minggu yang lalu

  

Lihat Selengkapnya