DPRP Papen awasi implementasi barcode BBM subsidi - ANTARA News Papua Tengah
Wamena (ANTARA) - Komisi II DPRP Papua Pegunungan memperkuat pengawasan terhadap implementasi sistem barcode dalam penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sebagai langkah mendorong distribusi yang lebih tepat sasaran sekaligus mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor di daerah.
Ketua Komisi II DPR Papua Pegunungan Danton Giban di Wamena, Selasa, mengatakan pihaknya melakukan kunjungan kerja ke APMS Anwarudin untuk mengevaluasi kesiapan serta pelaksanaan sistem barcode yang sebelumnya telah diluncurkan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan sebagai instrumen pengendalian penyaluran BBM bersubsidi.
"Melalui kunjungan ini kami ingin memastikan sejauh mana sistem barcode telah diterapkan di lapangan. Program ini penting karena tidak hanya mengatur penyaluran BBM subsidi agar lebih tepat sasaran, tetapi juga mendukung tertib administrasi kendaraan dan peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak," katanya.
Menurut dia, dari hasil dialog dengan pihak APMS Anwarudin dan Samsat Kabupaten Jayawijaya, penerapan barcode belum berjalan optimal karena masih terdapat sejumlah aspek koordinasi kebijakan antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi yang perlu diselaraskan.
Kondisi tersebut, kata dia, menjadi perhatian DPR Papua Pegunungan mengingat efektivitas sistem barcode sangat bergantung pada sinkronisasi data kendaraan, administrasi perpajakan, serta mekanisme pelayanan kepada masyarakat.
Oleh karena itu, Komisi II DPR Papua Pegunungan akan memanggil Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayawijaya bersama Samsat untuk membahas hambatan implementasi sekaligus menyusun langkah percepatan agar kebijakan tersebut dapat diterapkan secara lebih efektif.
"Kami ingin memastikan kebijakan ini berjalan baik. Kendaraan yang memperoleh BBM subsidi harus benar-benar kendaraan yang memenuhi ketentuan, termasuk telah menyelesaikan kewajiban pajaknya. Dengan begitu manfaat subsidi lebih tepat sasaran sekaligus mendorong kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan," ujarnya.
Ia menilai keberhasilan implementasi sistem barcode juga berpotensi memperkuat tata kelola distribusi BBM bersubsidi di Papua Pegunungan, terutama dalam mengurangi penyalahgunaan maupun antrean kendaraan yang selama ini menjadi salah satu persoalan di sejumlah APMS.
Sementara itu, Pengawas APMS Anwarudin Wiyono mengatakan pihaknya mendukung penuh kebijakan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan terkait penerapan barcode dalam penyaluran BBM bersubsidi.
Menurut dia, sistem tersebut dapat menciptakan distribusi yang lebih adil karena penyaluran BBM bersubsidi dapat dikendalikan berdasarkan identitas kendaraan yang telah terverifikasi.
"Dengan adanya barcode, distribusi BBM subsidi menjadi lebih tertib sehingga tidak dimonopoli oleh kendaraan yang berulang kali mengantre. Harapannya masyarakat yang benar-benar berhak juga dapat memperoleh akses terhadap BBM subsidi," katanya.
Selain melakukan evaluasi di APMS Anwarudin, Komisi II DPR Papua Pegunungan dijadwalkan meninjau dua APMS lainnya di Kota Wamena sebagai bagian dari pengawasan terhadap implementasi kebijakan barcode secara menyeluruh.
Pengawasan tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola subsidi energi di Papua Pegunungan melalui distribusi yang lebih akuntabel, peningkatan kepatuhan administrasi kendaraan, serta optimalisasi penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pembangunan.
Pewarta: Yudhi Efendi
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.