DPRD Kota Bogor Minta Revitalisasi Terminal Bubulak Disertai Sistem Transportasi Terintegrasi

Bagikan:

BOGOR – Rencana Pemerintah Kota Bogor kembali mengalokasikan anggaran untuk Revitalisasi Terminal Bubulak Tahap III dalam Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 menuai sorotan dari DPRD Kota Bogor.

Anggota Komisi III DPRD Kota Bogor, Angga Alan Surawijaya, menilai penambahan anggaran pembangunan fisik terminal tidak boleh dilakukan tanpa disertai kejelasan arah penataan sistem transportasi di kawasan Bubulak.

"Yang menjadi pertanyaan adalah, setelah terminalnya selesai dibangun, seperti apa konsep operasional dan penataan transportasinya? Jangan sampai kita hanya memiliki bangunan yang lebih bagus, tetapi persoalan kemacetan, tumpang tindih trayek, dan ketidakteraturan angkutan tetap terjadi," kata Angga, Senin 3 Agustus.

Menurut Angga, Terminal Bubulak memiliki posisi strategis karena berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Bogor. Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Bogor juga tengah mengembangkan Terminal Laladon sebagai simpul transportasi.

Kondisi tersebut, lanjutnya, berpotensi menimbulkan tumpang tindih fungsi dan pelayanan apabila kedua terminal tidak dirancang dalam satu sistem transportasi yang terintegrasi.

"Selama bertahun-tahun Bubulak menjadi kawasan yang memiliki tantangan koordinasi transportasi antara Kota Bogor dan Kabupaten Bogor. Banyak angkutan yang melayani dua wilayah administratif, sehingga kebijakan satu daerah akan berdampak pada daerah lainnya. Karena itu, revitalisasi terminal harus diiringi dengan kesepakatan lintas daerah mengenai pola pelayanan transportasi," ujarnya.

Angga menilai pembahasan KUA-PPAS 2027 seharusnya tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik Terminal Bubulak, tetapi juga menjadi momentum menyusun masterplan transportasi kawasan Bubulak-Laladon.

Ia mengusulkan agar Pemerintah Kota Bogor membangun koordinasi formal dengan Pemerintah Kabupaten Bogor untuk membagi fungsi Terminal Bubulak dan Terminal Laladon sehingga keduanya saling melengkapi, bukan saling bersaing.

Selain itu, ia mendorong penataan ulang trayek angkutan kota dan angkutan perbatasan sesuai kebutuhan mobilitas masyarakat, serta mengintegrasikan Terminal Bubulak dengan layanan BisKita, angkutan pengumpan (feeder), dan angkutan antarkota agar menjadi simpul perpindahan moda yang efektif.

Tak hanya itu, kawasan sekitar terminal juga dinilai perlu ditata secara menyeluruh, mulai dari titik naik turun penumpang, area parkir, ruang bagi pelaku UMKM, jalur pejalan kaki, hingga rekayasa lalu lintas menuju kawasan Bubulak dan Laladon.

Angga juga mengusulkan pembentukan forum koordinasi transportasi Bogor Raya yang melibatkan Pemerintah Kota Bogor, Pemerintah Kabupaten Bogor, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta Kementerian Perhubungan guna menyusun kebijakan transportasi lintas wilayah secara terpadu.

"Kalau Terminal Bubulak dan Terminal Laladon dirancang sebagai satu sistem transportasi yang saling mendukung, masyarakat akan memperoleh layanan yang jauh lebih baik. Namun jika masing-masing berjalan sendiri-sendiri, potensi tumpang tindih trayek, kemacetan, dan pemborosan anggaran akan terus berulang," tegasnya.

BACA JUGA:

Menurut Angga, keberhasilan revitalisasi terminal tidak cukup diukur dari berdirinya bangunan baru, tetapi dari dampaknya terhadap pelayanan transportasi publik.

"Keberhasilan revitalisasi terminal bukan diukur dari megahnya bangunan, melainkan dari kemampuannya mengurangi kemacetan, meningkatkan penggunaan angkutan umum, dan memberikan pelayanan transportasi yang lebih baik bagi masyarakat," pungkasnya.