DPRD DIY desak adanya mitigasi risiko longsor di bantaran sungai Bantul

📅 Published: Thursday, July 30, 2026 📖 2 min read 📊 302 words 📂 Categories: world-news

Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta mendesak stakeholder terkait untuk segera melakukan mitigasi risiko bencana tanah longsor di ANTARA News jogja 28 ...

DPRD DIY desak adanya mitigasi risiko longsor di bantaran sungai Bantul

Kamis, 30 Juli 2026 21:55 WIB

Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto (dua kiri) saat melakukan peninjauan di sekitar Jembatan Jalan Sembungan, Kasihan, Bantul, Kamis (30/7). (ANTARA/HO-DPRD DIY)

Yogyakarta (ANTARA) - Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta mendesak stakeholder terkait untuk segera melakukan mitigasi risiko bencana tanah longsor di bantaran sungai kawasan Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul.

"Kondisi struktur penopang dan tanah di kawasan bantaran sungai tergolong sangat labil dan sudah bergeser, tebing sungai hanya ditopang oleh perakaran pohon bambu. Ada potensi bahaya di tengah padatnya arus lalu lintas," kata Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto saat melakukan peninjauan di sekitar Jembatan Jalan Sembungan, Kasihan, Bantul, Kamis (30/7).

Peninjauan tersebut dilakukan bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul dan tokoh masyarakat guna meninjau potensi keretakan struktur penopang jembatan serta ancaman longsor susulan.

Eko menekankan pentingnya langkah penanganan jangka pendek secara cepat guna mencegah kerusakan infrastruktur yang lebih parah serta mengantisipasi potensi jatuhnya korban jiwa di jalur padat tersebut.

"Harapan saya Pak Bupati Bantul bisa cekat-ceket (gerak cepat) menyelesaikan ini untuk memastikan keselamatan warga sekitar dan pengguna jalan," ujarnya.

Ia menambahkan Komisi A DPRD DIY dijadwalkan menggelar rapat kerja bersama Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSO) pada Senin mendatang guna merumuskan penanganan teknis kawasan terdampak serta melahirkan konsep "Sungai Aman Bencana".

Selain masalah infrastruktur dan longsor, rapat kerja tersebut juga akan mengoordinasikan penanganan dampak musim kemarau serta kelangkaan air bersih di wilayah Bantul, Gunungkidul, dan Sleman.

Eko meminta pemerintah daerah untuk memastikan kesiapan anggaran dalam mendukung penanganan mitigasi kekeringan bagi masyarakat.

"Mitigasi bencana diperlukan agar masyarakat tetap tercukupi kebutuhan air bersihnya. Pemda harus bergerak cepat sesuai kemampuan anggaran yang ada untuk mendukung mitigasi kekeringan," pungkas Eko.