DPR-Pemerintah Pastikan Tak Ada PHK Bagi PPPK di Daerah

Rabu, 5 Agustus 2026 - 13:01 WIB

Jakarta, VIVA – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong menegaskan pemerintah tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun pengurangan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di daerah.

Baca Juga

Dia menjelaskan Komisi II meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar pemerintah daerah melakukan efisiensi anggaran.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

“Karena begini ya, banyak sekali program-program OPD di daerah itu kan tidak berbasis efisiensi. Nah, kami meminta pendampingan dari Kementerian Dalam Negeri,” ujar Bahtra di Gedung DPR, Jakarta Pusat, dikutip Rabu, 5 Agustus 2026.

Baca Juga

Kebijakan efisiensi itu mampu menghemat anggaran hingga miliaran rupiah. Dia menyebut hasil anggaran yang diefisiensi nantinya akan dialihkan untuk kebutuhan yang lebih prioritas.

Meski demikian, dia mendapat informasi bahwa ada sebagian daerah yang terdampak efisiensi sehingga mempengaruhi gaji PPPK, termasuk ASN itu sendiri.

Baca Juga

Namun, Bahtra menyebut DPR bersama pemerintah sepakat untuk tidak melakukan PHK terhadap PPPK.

“Kami tegaskan sekali lagi menyampaikan bahwa DPR bersama pemerintah sudah mengambil keputusan bahwa tidak akan merumahkan PPPK, baik yang penuh waktu begitupun paruh waktu,” ujarnya.

Dia juga menegaskan pemerintah tidak akan mengurangi gaji ASN, meskipun ada kebijakan efisiensi anggaran.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

“Apalagi ada isu yang mengatakan gaji ASN kita dipotong untuk misalnya membiayai PPPK, itu tidak ada sama sekali,” tandas Bahtra.

tvOnenews.com/Syifa Aulia

Antisipasi Dampak El Nino ke Berbagai Sektor, Purbaya Siapkan Stimulus di Semester II-2026

Purbaya menyiapkan paket stimulus pada semester II-2026, untuk mengantisipasi dampak El Nino yang sudah mulai aktif sejak Juni dan berpotensi mempengaruhi berbagai sektor

VIVA.co.id

6 Agustus 2026