Dorong UMKM Naik Kelas, Pemerintah Luncurkan 'Sapa UMKM' dan Genjot Penyaluran KUR
Jumat, 17 Juli 2026 - 07:57 WIB
Jakarta, VIVA – Kementerian UMKM kembali menegaskan komitmennya untuk memajukan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan berfokus pada transformasi tata kelola yang lebih terintegrasi.
Baca Juga
Komitmen itu dijalankan dengan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Sebagai langkah konkret, Sekretaris Kementerian UMKM Loto Srinaita Ginting memperkenalkan platform bernama SAPA UMKM.
Baca Juga
Inovasi ini dipaparkan Loto saat menghadiri Rapat Kerja Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Kamis, 16 Juli 2026.
"SAPA UMKM merupakan platform ekosistem layanan UMKM terpadu nasional yang mengintegrasikan seluruh layanan pemerintah dalam satu akun dan satu platform," ujar Loto.
Baca Juga
Kehadiran platform digital ini diharapkan menjadi instrumen strategis bagi pemerintah daerah (Pemda). Melalui SAPA UMKM, Pemda bisa lebih mudah memetakan komoditas unggulan sekaligus mengevaluasi program pembinaan berbasis data yang akurat.
"Dengan terbukanya akses data ini, pemerintah daerah dapat memonitor perkembangan pelaku usaha di wilayahnya secara real time," katanya.
Data yang saling terhubung ini nantinya akan mempermudah penyusunan program maupun alokasi anggaran agar benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Di samping itu, sistem pendataan yang baik akan mencegah terjadinya pemborosan akibat program yang berulang.
"Hal ini juga meminimalisir terjadinya tumpang tindih layanan, sehingga fokus pembinaan UMKM di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota menjadi jauh lebih kuat," ujar Loto.
Selain membahas transformasi digital, Loto juga menyoroti progres penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang menjadi urat nadi perluasan akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil. Ia menyebutkan bahwa tren penyaluran pembiayaan tersebut berjalan sangat positif.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
"Berdasarkan data per 5 Juli 2026, secara kualitas penyaluran KUR menunjukkan tren yang semakin baik. Realisasi penyaluran KUR telah mencapai Rp152,8 triliun atau sekitar 52,4 persen dari total plafon, yang didistribusikan kepada 2,4 juta debitur," ungkapnya.
Kendati serapan pembiayaan menunjukkan angka yang baik, keterlibatan Pemda dalam mengoptimalkan KUR dinilai belum maksimal. Loto memaparkan, ruang bagi Pemda untuk mengusulkan calon penerima potensial melalui Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) sebenarnya sudah terbuka lebar.
Halaman Selanjutnya
Namun hingga 24 Juni 2026, baru 21 dari 38 provinsi yang aktif mengunggah data. Tercatat, dari 13.057 debitur yang diusulkan oleh daerah, baru 4.053 debitur yang berhasil melakukan akad KUR (tingkat keberhasilan sekitar 31 persen). Menyikapi kondisi tersebut, Loto mendorong partisipasi yang lebih agresif dari pimpinan daerah.