DJPb-Pemprov Papua bahas potensi dan tantangan ekonomi di semester kedua

DJPb-Pemprov Papua bahas potensi dan tantangan ekonomi di semester kedua

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua menggelar Focus Group Discussion (FGD) ekonomi dan fiskal Provinsi Papua semester II sebagai upaya ANTARA News papua 2 ...

DJPb-Pemprov Papua bahas potensi dan tantangan ekonomi di semester kedua

Rabu, 5 Agustus 2026 14:51 WIB

Image Print

Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Papua, Izharul Haq (kiri) dan Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Provinsi Papua Andry (Kanan) saat membahas terkait potensi, tantangan ekonomi dan fiskal pada semester II bertempat Ruang Rapat Kantor Wilayah DJPb Provinsi Papua, Gedung Keuangan Negara Jayapura,Kota Jayapura, Papua, Selasa (4/8) (ANTARA/HO-DJPb Papua)

Jayapura (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua menggelar Focus Group Discussion (FGD) ekonomi dan fiskal Provinsi Papua semester II sebagai upaya memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Papua, Izharul Haq di Jayapura, Selasa, mengatakan forum tersebut menjadi wadah untuk menyelaraskan data, informasi, dan kebijakan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

"Kami bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mengelar rapat FGD terkait potensi, tantangan ekonomi dan fiskal pada semester II di mana ini sebagai upaya mengidentifikasi potensi ekonomi daerah serta mengetahui tantangan agar dapat diatasi bersama nantinya," katanya usai rapat bertempat Ruang Rapat Kantor Wilayah DJPb Provinsi Papua, Gedung Keuangan Negara Jayapura, Kota Jayapura, Papua, Selasa.

Menurut Izharul, apalagi pada FGD tersebut dengan mengusung tema "Potensi dan Tantangan" diharapkan dapat lahir rekomendasi yang dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan.

"Sehingga nantinya dapat memperkuat pengelolaan keuangan daerah yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua," ujarnya.

Dia menjelaskan sinergi yang kuat diperlukan agar kebijakan fiskal yang disusun mampu menjawab dinamika ekonomi sekaligus mendukung percepatan pembangunan di Papua.

"Pada peserta FGD di antaranya dari Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Provinsi Papua Andry beserta jajaran, serta Local Expert Pisi Bethania Titalessy yang turut memberikan masukan terhadap isu ekonomi dan fiskal daerah," katanya lagi.

Dia menambahkan selain itu pihaknya juga membahas berbagai tantangan yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan ketahanan fiskal daerah juga menjadi perhatian bersama, mulai dari efektivitas perencanaan pembangunan hingga penguatan koordinasi antar instansi dalam pelaksanaan program pemerintah.

"Melalui koordinasi yang baik maka kami yakin berbagai potensi ekonomi Papua dapat dioptimalkan sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat," ujarnya.

Pewarta : Qadri Pratiwi
Editor: Hendrina Dian Kandipi
COPYRIGHT © ANTARA 2026