BPMA hadirkan FORSUMA untuk kuatkan tata kelola sumur minyak - ANTARA News Aceh
Banda Aceh (ANTARA) - Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) bersama Ditjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM dan SKK Migas menghadirkan Forum Sumur Minyak Masyarakat (FORSUMA) wilayah kerja Aceh 2026 guna memperkuat tata kelola sumur minyak masyarakat yang aman, legal dan berkelanjutan.
“Penataan sumur masyarakat harus dilakukan secara komprehensif, mulai dari aspek administratif, teknis, K3L hingga komersial dan kelembagaan,” kata Ketua Tim Task Force Pengelolaan Sumur Masyarakat WK Aceh, Ibnu Hafizh, di Banda Aceh, Jumat.
Ibnu Hafizh mengatakan, implementasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 menjadi momentum penting dalam penataan sumur minyak masyarakat agar lebih tertib, aman, dan memberikan manfaat ekonomi bagi negara serta daerah pada koridor good engineering practice dan standar keselamatan kerja lindungan lingkungan terukur.
Ia menyebutkan, dalam implementasinya masih menghadapi banyak tantangan, antara lain penetapan Badan Usaha Kecil (BUK), penyusunan skema komersial, serta kesiapan infrastruktur.
"Namun, melalui sinergi antara BPMA, SKK Migas, pemerintah daerah, KKKS, dan pemangku kepentingan lainnya, kita meyakini percepatan implementasi kebijakan tersebut dapat segera terwujud," ujar Ibnu.
Kepala Divisi Operasi Produksi BPMA itu menambahkan, selama pelaksanaan forum, peserta mendapatkan pembekalan terkait mekanisme pelaporan produksi, perizinan lingkungan, penerapan aspek Health, Safety, Security, and Environment (HSSE), serta rencana komersialisasi.
Selain itu, diselenggarakan sesi coaching clinic untuk mendampingi BUMD, koperasi, dan UMKM dalam memenuhi persyaratan kerja sama dengan KKKS.
FORSUMA juga menjadi wadah konsultasi untuk menyelesaikan berbagai kendala teknis dan administratif di lapangan, sehingga pengelolaan sumur minyak masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan sesuai regulasi.
"Melalui forum ini, kita berharap terbangun sinergi yang kuat antara pemerintah, KKKS, dan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola hulu migas Aceh yang profesional, aman, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung peningkatan produksi migas nasional dan pertumbuhan ekonomi daerah," kata Ibnu.
Sementara itu, Spesialis Madya Eksploitasi SKK Migas, Luthfi Yuli Triono menegaskan bahwa pengelolaan sumur minyak masyarakat harus mengedepankan keselamatan kerja, perlindungan lingkungan, serta kepatuhan terhadap prinsip Good Engineering Practices (GEP).
Pewarta: Rahmat Fajri
Editor : Febrianto Budi Anggoro
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.