M. Yunasri Ridhoh : Bagaimana Bila Pemilu Diganti Lotre? - Opini Katadata.co.id

Meski pemilu masih jauh, tapi ada baiknya percakapan tentangnya tidak boleh dibuat jauh. Paling tidak anggapan pemilu adalah ritual musiman, tidak sepenuhnya benar. Karena itu, tulisan ini bermaksud mengisi ruang-ruang di antara jeda politik elektoral yang boleh jadi sengaja dibiarkan kosong. Sebab, justru saat hiruk-pikuk kontestasi belum dimulai, kita memiliki kesempatan lebih luas untuk berpikir jernih tentang arah, kualitas, dan masa depan demokrasi kita.

Mari mengawalinya dari pertanyaan, bisakah pemilu diganti dengan lotre? Seperti judul tulisan ini.

Sepintas pertanyaan itu mungkin terasa lelucon politik. Ya, lelucon politik. Tapi, kalau kita mencermati diskursus politik akhir-akhir ini, sebetulnya pertanyaan itu sedang menjadi percakapan serius dalam teori demokrasi kontemporer. Terutama di saat biaya politik kian mahal, lalu gejala menguatnya dominasi pemilik modal terhadap partai politik, dan yang tidak kalah penting fenomena semakin menebalnya jejaring oligarki. 

Soal ini tampaknya kita membaca buku terbaru Jeffrey A. Winters, The Blind Spot. Melalui buku ini, Winters mengajak kita memikirkan ulang, benarkah demokrasi dan oligarki adalah dua kutub yang saling bertentangan? Jangan-jangan keduanya malah dapat hidup berdampingan dalam satu sistem politik.

Harus diakui, selama ini kita sering membayangkan bahwa semakin demokratis sebuah negara, semakin kecil pula ruang bagi oligarki. Yang lebih parah lagi ada anggapan bahwa makin sering pemilu sebuah negara, makin demokratislah negara tersebut. 

Meski tidak juga salah, tapi anggapan itu ternyata terlalu menyederhanakan persoalan. Demokrasi memang memberikan hak suara yang setara kepada setiap warga, tetapi harus disadari bahwa demokrasi tidak pernah menjamin kesetaraan akses dan pengaruh dalam proses politik. 

Masalahnya, dalam masyarakat yang tingkat ketimpangan kognisi dan ekonominya tinggi, mereka yang memiliki kapital luar biasa akan selalu memiliki kemampuan lebih besar untuk memengaruhi keputusan politik ketimbang warga biasa. Di sinilah “titik buta” demokrasi modern kata Winters. 

Pemilu memang berlangsung secara bebas dan berkala. Rakyat juga tetap datang ke bilik suara. Surat suara tetap dihitung secara terbuka. Tetapi persoalannya jauh sebelum rakyat mencoblos, proses politik telah disaring melalui mekanisme yang sangat dipengaruhi oleh kekuatan uang.

Ya, harus diakui partai membutuhkan biaya besar untuk bertahan. Kandidat membutuhkan dana kampanye yang tidak sedikit. Konsultan politik, survei, media, iklan digital, logistik, hingga operasi pemenangan memerlukan sumber pembiayaan yang terus membengkak. Akibatnya, akses menuju kekuasaan semakin bergantung pada kemampuan finansial atau kedekatan dengan pemilik modal.

Dalam kondisi seperti itu, rakyat memang memilih. Akan tetapi, pilihan yang tersedia sudah terlebih dahulu seleksi, dibatasi oleh struktur kekuasaan ekonomi. Demokrasi akhirnya kehilangan substansinya. Winters menyebut kondisi ini sebagai bentuk keterhubungan struktural antara demokrasi dan oligarki. 

Kekayaan memungkinkan oligark mengatur agenda politik, memengaruhi proses kandidasi, membentuk opini publik, hingga menjaga kepentingan ekonominya tetap terlindungi, tanpa harus duduk langsung dalam jabatan publik.

Ironisnya, semua itu berlangsung melalui mekanisme yang boleh dibingan tampak demokratis. Fenomena tersebut mudah ditemukan di banyak negara, termasuk Indonesia. Politik biaya tinggi telah menjadi pengetahuan umum. Perebutan tiket pencalonan lazimnya lebih ditentukan oleh kekuatan logistik dibandingkan kualitas gagasan. Tidak sedikit kepala daerah yang setelah terpilih justru disibukkan dengan upaya mengembalikan biaya politik melalui berbagai transaksi kekuasaan. 

Itulah kenapa korupsi, konflik kepentingan, dan kebijakan yang lebih berpihak kepada pemodal tidak tepat bila dipandang sebagai gejala yang berdiri sendiri, sebab faktanya hal itu merupakan konsekuensi dari mahalnya jalan menuju kekuasaan. 

Money politics, dalam pengertian ini, tidak lagi hanya soal praktik membeli suara pada malam sebelum pencoblosan. Ia telah berubah menjadi keseluruhan ekosistem politik yang membuat uang menjadi syarat utama untuk memasuki arena kompetisi.

Karena itu, memperbaiki demokrasi tidak cukup hanya dengan mengawasi hari pemungutan suara. Persoalan yang lebih mendasar justru berada pada tahap sebelum pemilu dimulai, misalnya bagaimana calon direkrut, bagaimana partai dibiayai, siapa yang menentukan kandidat, dan dari mana sumber dana politik berasal. 

Di tengah kritik tersebut, muncul gagasan yang rasanya cukup radikal, tapi solutif di tengah kebuntuan, yakni bagaimana jika sebagian jabatan publik dipilih melalui lotre?

Dalam literatur demokrasi kontemporer, gagasan ini dikenal sebagai sortition atau lottocracy. Berbeda dengan pemilu, mekanisme ini memilih warga negara secara acak untuk menduduki jabatan tertentu atau menjadi anggota majelis warga. Ide ini dikembangkan oleh sejumlah pemikir demokrasi seperti David Van Reybrouck, Hélène Landemore, Yves Sintomer, dan Alexander Guerrero.

Logikanya begini. Jika jabatan tidak diperebutkan melalui kompetisi elektoral, maka uang kehilangan sebagian besar daya pengaruhnya. Tidak ada kampanye mahal. Tidak ada pembelian dukungan politik. Tidak ada sponsor yang harus dibalas dengan proyek atau kebijakan. Kesempatan menjadi wakil rakyat tidak lagi ditentukan oleh ketebalan dompet atau isi tas, tetapi oleh peluang yang sama bagi setiap warga negara.

Tentu saja, lottocracy bukan tanpa masalah. Sistem ini menimbulkan pertanyaan mengenai kompetensi, pengalaman, akuntabilitas, dan legitimasi politik. Tidak semua warga memiliki kemampuan mengelola pemerintahan. Pemimpin yang dipilih secara acak juga belum tentu memiliki visi yang jelas atau dapat dimintai pertanggungjawaban melalui mekanisme elektoral.

Karena itulah, lotre yang dimaksud bukanlah undian yang dilakukan secara serampangan seperti perjudian. Penyediaan kandidat terlebih dahulu harus melalui proses seleksi yang ketat, mulai dari verifikasi administrasi, uji kompetensi, psikotes, penelusuran rekam jejak, uji integritas, hingga uji publik. Hanya mereka yang dinyatakan memenuhi seluruh standar tersebut yang ditetapkan sebagai kandidat layak. 

Selanjutnya, setiap kandidat diberikan nomor identitas dan proses pengundian dilakukan secara terbuka menggunakan mesin undian transparan atau sistem pengacakan digital (random number generator) yang dapat diaudit secara independen. 

Pengundian disaksikan oleh publik, media, penyelenggara pemilu, lembaga pengawas, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil untuk memastikan tidak ada ruang bagi manipulasi. Dengan mekanisme demikian, yang diundi bukanlah kualitas kandidat, melainkan kesempatan memperoleh jabatan di antara mereka yang sama-sama telah terbukti memiliki kompetensi, integritas, dan kelayakan memimpin.

Terlepas dari dapat atau tidaknya gagasan itu diterapkan, keberadaannya menyampaikan pesan yang penting. Ketika para ilmuwan mulai serius mempertimbangkan lotre sebagai alternatif pemilu, sesungguhnya mereka sedang menyampaikan kritik yang sangat keras terhadap kondisi demokrasi saat ini. 

Kritik tersebut bukan ditujukan kepada hak pilih rakyat, tetapi kepada sistem politik yang membuat kekuasaan semakin mudah dibeli. Barangkali itulah pelajaran paling penting dari perdebatan mengenai pemilu, money politics, dan lotre.

Catatan Redaksi:
Katadata.co.id menerima tulisan opini dari akademisi, pekerja profesional, pengamat, ahli/pakar, tokoh masyarakat, dan pekerja pemerintah. Kriteria tulisan adalah maksimum 1.000 kata dan tidak sedang dikirim atau sudah tayang di media lain. Kirim tulisan ke [email protected] disertai dengan CV ringkas dan foto diri.