Anggota DPR RI apresiasi program CKG di Sidoarjo - ANTARA News Jawa Timur

Sidoarjo (ANTARA) - Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bambang Haryo Soekartono mengapresiasi program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Kabupaten Sidoarjo yang menunjukkan capaian positif dengan cakupan pemeriksaan telah mencapai lebih dari 58 persen dari total penduduk atau melampaui target nasional sebesar 46 persen.

‎“Ini prestasi yang luar biasa. Dari informasi yang saya terima, Sidoarjo bahkan menduduki peringkat atas di Jawa Timur dalam mengajak masyarakat melakukan pemeriksaan gratis,” katanya saat meninjau pelaksanaan CKG di Puskesmas Buduran, Sidoarjo, Jumat.

Menurut dia, tingginya partisipasi masyarakat menunjukkan program pemeriksaan kesehatan gratis mulai dimanfaatkan secara luas untuk mendeteksi penyakit sejak dini.

‎BHS sapaan akrabnya mengajak masyarakat yang belum mengikuti CKG segera memanfaatkan layanan tersebut karena pemeriksaan dini penting agar penyakit dapat diketahui lebih cepat sehingga penanganan bisa dilakukan sebelum kondisi memburuk.

‎“Kalau kita tahu lebih awal penyakit yang kita miliki, tentu lebih awal pula kita bisa mengobatinya sehingga kita bisa kembali sehat. Masyarakat yang sehat akan meningkatkan produktivitas,” ujar BHS.

‎Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo Laksmie Herawati Yuantina mengatakan Pemkab Sidoarjo menetapkan target cakupan CKG sebesar 52 persen, lebih tinggi dibanding target RPJMN tahun ini. 

‎“Per pertengahan September kemarin kita sudah mencapai lebih dari 58 persen dari total jumlah penduduk. Pemeriksaan ini mencakup seluruh siklus hidup, mulai balita sampai lansia,” ujarnya.

‎Laksmie mengatakan, capaian tersebut belum membuat Dinkes berhenti mengejar sasaran. Kelompok anak usia sekolah, dewasa, dan lansia masih menjadi fokus untuk meningkatkan cakupan dalam tiga bulan terakhir tahun ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan, penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung termasuk yang banyak ditemukan.
‎
‎“Ketika ditemukan kasus di lapangan, sudah ada obat inisiasi dari pemerintah yang dapat diberikan kurang lebih untuk dua minggu. Setelah itu masyarakat diharapkan melanjutkan pengobatan ke puskesmas,” kata Laksmie.

Pewarta: Indra Setiawan
Editor : Astrid Faidlatul Habibah
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.