Amran Akui Subsidi Pertanian RI Kalah Jauh dari Vietnam-Thailand

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Amran Sulaiman mengakui subsidi pertanian Indonesia masih jauh lebih kecil dibandingkan negara lain, termasuk Vietnam dan Thailand.

Pernyataan itu disampaikan Amran saat menanggapi perbedaan biaya produksi beras Indonesia dengan negara produsen beras lainnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkap biaya produksi beras Indonesia masih jauh lebih tinggi dibandingkan Vietnam dan Thailand. Biaya produksi beras di Indonesia disebut mencapai sekitar Rp12.000 per kg, sementara di Vietnam dan Thailand bisa sekitar Rp3.000 per kg.

Amran mengatakan, salah satu faktor yang membuat biaya produksi pertanian di negara lain lebih rendah adalah besarnya subsidi yang diberikan pemerintah negara tersebut. Menurutnya, sejumlah negara memberikan subsidi hingga 70%-80%.

"Jadi itu menarik. Di sana itu subsidi.. Vietnam, saya dapat (informasi) dari Arkansas, Amerika, China, itu subsidinya 70-80%. Dan kalau kita bandingkan sama subsidi kita, sebenarnya (subsidi kita) kecil banget dibanding negara lain," kata Amran saat ditemui di kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (7/9/2026).

Ketika ditanya apakah subsidi pertanian Indonesia perlu diperbesar untuk menekan biaya produksi, Amran mengatakan pemerintah tetap harus mempertimbangkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Cukuplah dulu, tapi ini kan APBN juga," ujarnya.

Pemerintah Tambah Dukungan

Meski mengakui subsidi untuk sektor pertanian Indonesia masih lebih kecil, Amran mengatakan, pemerintah tetap memberikan tambahan dukungan melalui sejumlah program untuk menjaga pasokan pangan.

Salah satunya adalah tambahan SPHP jagung sebesar 150.000 ton. Menurut Amran, dukungan tersebut berada di luar subsidi pemerintah.

"SPHP jagung 150.000 ton. Tapi Pak Menko benar, itu artinya di luar dari subsidi pemerintah, iya pokok di luar subsidi pemerintah," kata dia.

Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan operasi pasar besar-besaran untuk menekan harga beras di tingkat konsumen. Volume SPHP juga akan ditambah hingga 1 juta ton dan penyaluran bantuan pangan dipercepat.

"Untuk menekan harga ini operasi pasar besar-besaran, SPHP ditambah 1 juta ton. Kemudian bantuan pangan dipercepat," kata Amran.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga ketersediaan beras sekaligus menekan harga di tingkat konsumen, di tengah tantangan biaya produksi beras nasional yang masih lebih tinggi dibandingkan sejumlah negara produsen lainnya.

(dce) [Gambas:Video CNBC]