Yang Perlu Dilakukan Gubernur BI Baru Menurut Pakar

Senin, 27 Juli 2026, 12:48 WIB

Warta Ekonomi, Jakarta -

Di tengah sorotan publik terhadap fluktuasi nilai tukar rupiah, Rektor Universitas Paramadina sekaligus Ekonom Senior Indef, Prof. Didik J Rachbini, Ph.D., memaparkan pandangan kritis terkait tugas dan tanggung jawab utama Bank Indonesia (BI).

Ia menegaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang, tugas tunggal BI adalah menjaga nilai rupiah, sehingga institusi ini memikul tanggung jawab terbesar atas terpuruknya nilai tukar saat ini.

Dalam rilis pemikirannya, Prof. Didik menyoroti adanya salah paham di tengah masyarakat dan media mainstream yang kerap melimpahkan seluruh kesalahan kebijakan pelemahan rupiah kepada Kementerian Keuangan. Padahal, urusan naik turunnya nilai tukar berada langsung di bawah ranah tanggung jawab Bank Indonesia.

Meskipun akar masalah pelemahan rupiah sering kali berasal dari sektor riil seperti perdagangan internasional, investasi, dan devisa Prof. Didik menilai hal tersebut tidak serta-merta meniadakan tanggung jawab BI. Gubernur Bank Indonesia yang baru ke depan didorong untuk tidak pasif dan hanya berfokus pada instrumen moneter semata.

Memimpin Koordinasi di Depan: Gubernur BI baru harus memainkan peran proaktif untuk memimpin koordinasi lintas kementerian, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, hingga Kementerian Perindustrian dan Investasi.

Transformasi Peran Moneter: Tugas BI tidak cukup hanya menetapkan suku bunga atau mengatur sistem pembayaran (seperti RTGS dan QRIS). Saat nilai tukar berada dalam situasi kritis, kepemimpinan moneter harus tampil berkolaborasi dengan kebijakan non-moneter pemerintah.

Memperkuat Cadangan Devisa: Cadangan devisa yang krusial untuk intervensi pasar dan pembayaran utang luar negeri tidak bisa dijaga BI sendirian. BI dan pemerintah harus bekerja sama memastikan peningkatan kinerja sektor riil, ekspor bernilai tambah, serta memastikan devisa hasil ekspor parkir di dalam negeri.

Prof. Didik juga menyoroti efektivitas instrumen konvensional BI dalam menaikkan suku bunga yang dinilai belum mampu mengubah keadaan secara signifikan. Langkah pengetatan moneter tersebut justru dikhawatirkan menguras likuiditas, mengorbankan sektor riil, dan mengarahkan dana masuk ke instrumen keuangan akibat insentif bunga tinggi.

Oleh karena itu, tantangan kepemimpinan Gubernur BI ke depan sangat berat dan mutlak membutuhkan sinergi erat antara bauran kebijakan moneter dan sektor riil demi mengembalikan stabilitas nilai tukar rupiah secara berkelanjutan.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Ferry Hidayat
Editor: Ferry Hidayat