Wali Kota sebut pembangunan Bogor tak lagi bergantung pada APBD - ANTARA News Megapolitan
Kota Bogor (ANTARA) - Wali Kota Bogor, Jawa Barat, Dedie A. Rachim mengatakan pembangunan di Kota Bogor kini tidak lagi hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melainkan didukung berbagai skema pembiayaan kreatif.
"Pembangunan daerah tidak hanya bergantung pada APBD, pendapatan asli daerah, pajak maupun retribusi, tetapi juga dapat didukung melalui berbagai sumber pembiayaan alternatif yang dikelola secara inovatif," kata Dedie saat menghadiri Forum Konsultasi Publik dan Dialog Kemitraan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat III di Bogor, Rabu.
Menurut Dedie, salah satu implementasi pembiayaan kreatif tersebut ialah pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik yang ditargetkan mulai beroperasi pada awal 2028.
"Yang harus dipikirkan sekarang adalah menumbuhkan, mendorong, dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam retribusi persampahan yang benar," ujarnya.
Ia mengatakan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah kota merupakan investasi jangka panjang untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi generasi mendatang.
Dedie berharap Kota Bogor dapat terus berkembang sebagai kota hijau (green city) yang mampu menopang kehidupan masyarakat di masa depan.
"Apa yang kita nikmati hari ini adalah jerih payah para pendahulu. Apa yang kita lakukan hari ini akan dinikmati oleh generasi mendatang. Ini menjadi hal yang perlu kita perjuangkan," katanya.
Dedie menambahkan pendekatan pembiayaan kreatif juga telah mendapat pengakuan dari pemerintah pusat. Pada Juni 2026, Kota Bogor menerima apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri sebagai salah satu pemerintah daerah terbaik dalam kategori creative financing bersama Kota Surabaya dan Kota Semarang.
Menurut dia, penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi Pemerintah Kota Bogor untuk terus menghadirkan solusi pembiayaan pembangunan yang inovatif guna mempercepat pelaksanaan berbagai proyek strategis.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III Romadhaniah mengatakan Forum Konsultasi Publik dan Dialog Kemitraan menjadi sarana bagi DJP menyerap masukan dari masyarakat dan wajib pajak guna meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan.
"Kami ingin mendengarkan berbagai masukan dari masyarakat wajib pajak. Berilah kami masukan karena kami bertumbuh dari banyaknya masukan masyarakat secara langsung," kata Romadhaniah.
Ia berharap forum tersebut tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi mampu memperkuat komunikasi dan kemitraan antara DJP, masyarakat dan pemerintah daerah dalam mendukung pelayanan publik yang lebih baik.
Pewarta: M Fikri Setiawan
Uploader : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.