Sekda Kalbar percepat kinerja birokrasi Kalbar - ANTARA News Kalimantan Barat
Pontianak (ANTARA) - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Harisson menekankan pentingnya penguatan kolaborasi dan koordinasi antarlembaga sebagai kunci mempercepat kinerja birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di tengah tantangan pemerintahan yang semakin kompleks dan dinamis.
"Kalau soal peningkatan kinerja, koordinasi, sinkronisasi, dan kolaborasi itu sebenarnya mudah diucapkan. Tetapi dalam pelaksanaannya sering kali masih lambat. Inilah yang harus kita benahi bersama," kata Harisson saat membuka kegiatan Penguatan Kepemimpinan dan Tata Kelola Pemerintah Daerah melalui Pengembangan Kompetensi ASN di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Kamis.
Menurut Harisson, tantangan birokrasi saat ini tidak lagi sebatas merumuskan kebijakan, melainkan bagaimana memastikan setiap kebijakan dapat dijalankan secara cepat, efektif, dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Kegiatan bertema "Membangun Kepemimpinan dan Pengembangan Kompetensi ASN yang Adaptif, Berintegritas, Kolaboratif, dan Berdampak" tersebut dihadiri Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja, Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM LKPP Suharti, Kepala BPSDM Kalbar Windy Prihastari, para sekretaris daerah kabupaten/kota, serta kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar.
Harisson menilai komunikasi yang intensif melalui pertemuan dan diskusi langsung jauh lebih efektif dibandingkan hanya mengandalkan proses administrasi yang panjang dan berjenjang.
"Lebih baik kita sering bertemu. Sekda, kepala biro, kepala bidang, sering-sering berdiskusi. Kadang keputusan itu justru lebih cepat lahir ketika kita duduk bersama, baru setelah itu administrasinya mengikuti," tuturnya.
Karena itu, ia mendorong terciptanya budaya kolaborasi melalui forum-forum diskusi informal guna memperkuat sinkronisasi program antarperangkat daerah sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih cepat dan efisien.
Selain menyoroti aspek kepemimpinan, Harisson juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar semakin cermat dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang kini menjadi perhatian serius aparat pengawas dan penegak hukum.
"Pengadaan barang dan jasa sekarang tidak bisa lagi dianggap biasa. Semua proses sudah menjadi perhatian aparat penegak hukum. KPK mengetahui secara rinci bagaimana proses pengadaan itu berlangsung. Mereka datang bukan hanya melakukan penindakan, tetapi juga pencegahan," katanya.
Ia menegaskan Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan terus mengingatkan seluruh jajaran pemerintah daerah untuk menjaga integritas dan menghindari penyimpangan dalam setiap tahapan pengadaan barang dan jasa.
Sementara itu, Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam meningkatkan kompetensi ASN melalui berbagai inovasi pembelajaran yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan birokrasi modern.
Menurut dia, pengembangan kompetensi ASN saat ini tidak lagi bergantung pada pelatihan konvensional, tetapi juga dapat dilakukan melalui forum diskusi, pembelajaran digital, serta metode pembelajaran yang lebih fleksibel dan menjangkau lebih banyak peserta.
Aba menilai inovasi yang dilakukan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kalbar berpotensi menjadi rujukan nasional, termasuk melalui rencana penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) di Kalimantan Barat.
Menurutnya, pengembangan kompetensi ASN harus diarahkan untuk mendukung manajemen talenta sehingga birokrasi memiliki pemimpin yang kompeten, profesional, dan siap menghadapi tantangan pembangunan di masa depan.
Pewarta: Rendra Oxtora
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.